oleh

Perijinan Rumit Hambat Pertumbuhan Ekonomi Sumut

Medan, BatakToday

Rumitnya perijinan di Sumut menjadi salah satu penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi. Untuk itu bupati dan wali kota di Sumatera Utara diharapkan menyusun program ekonomi, termasuk soal perijinan, yang dapat dilakukan di tingkat kecamatan guna mempercepat proses perijinan.

Hal itu diungkapkan Plt Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi pada penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) Pengembangan Ekonomi Daerah antara  Pemerintah Provinsi  Sumatera Utara dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Sumut-Aceh di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (5/11).

“Salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi di Sumut adalah rumitnya soal perijinan. Ke depan, harus ada pelayanan perijinan hingga ke tingkat kecamatan. Dengan demikian, masyarakat tidak harus repot ke kota kabupaten atau ke provinsi,” ujar Erry.

Harapan itu menurut Erry sebagai tindaklanjut MoU yang ditekennya bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Sumut-Aceh, Difi A Johansyah, yang disaksikan Direktur Pemasaran Bank Sumut Ester Junita Ginting, Deputi Kepala Perwakilan BI Bintoro, para Bupati/Walikota se-Sumatera Utara, dan sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian, lanjut Erry, langkah bersama tersebut juga akan mampu menekan laju inflasi bahkan diharapkan dibawah angka inflasi nasional. Untuk itu, ia meminta agar MoU segera ditindaklanjuti, paling tidak untuk menjaga stabilitas moneter terutama di Sumatera Utara.

Erry berharap, BI tidak hanya berkerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) provinsi, tetapi juga dengan kabupaten/kota di Sumut dalam menghidupkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab Pemerintah provinsi dan pemrintah kabupaten/kota di Sumut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian.

Sementara, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Sumut-Aceh Difi A Johansyah mengatakan, tidak hanya Indonesia, sejumlah negara maju saat ini juga mengalami hambatan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Difi mengajak semua pihak bersinergi agar kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.

“Kunci pembangunan ekonomi itu adalah koordinasi fiskal dan moneter. MoU ini kita harapkan dapat memaksimalkan sinerjitas dalam berbagai hal antara Pemprovsu dengan BI yang selama ini sudah terjalin baik,” ujar Difi.

Difi juga mengatakan, selain menjalin hubungan kerjasama dengan TPID Sumut, BI juga mendorong taraf hidup masyarakat dengan menelurkan program Pengembangan Toba Cluster dan kerjasama bidang ekonomi lainnya.

“Persaingan nantinya akan semakin ketat di era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Persaingan yang terjadi bukan persaingan suku bunga, melainkan persaingan perebutan nasabah oleh perbankan. Oleh karenanya, percepatan proses perijinan merupakan salah satu langkah awal yang baik guna bisa bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean,” kata Difi.

Langkah strategis selanjutnya, ungkap Difi, BI akan menjalin kerjasama dengan Pemprovsu dalam program Penggunaan Non Tunai yang dinilai efektif dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemberdayaan komunitas, pengembangan UMKM dan juga ekonomi syariah.

Keterangan Foto:

Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Sumut-Aceh Difi A Johansyah usai menandatangin MoU Pengembangan Ekonomi Daerah di Ruang Beringin, lantai 8 Kantor Gubernur Sumut, Jl Diponegoro Medan, Kamis (5/11).

News Feed