oleh

Peringatan Harlah Pancasila 2017: Momentum Perpres UKP-PIP?

Jakarta, BatakToday

Pada Rapat Terbatas tanggal 19 Desember 2016 lalu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara dan Falsafah Bangsa tidak cukup hanya dibaca, diketahui, dihapalkan, atau sekadar menjadi simbol pemersatu bangsa. Penerimaan terhadap Pancasila juga seharusnya tidak berhenti pada slogan semata.

“Pancasila harus diamalkan, dikonkretkan, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dalam kehidupan sehari-hari kita,” ujar Presiden.

Pancasila juga harus jadi ideologi yang bekerja, terlembagakan dalam sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Jokowi yakin, hanya dengan itu Indonesia punya fondasi yang kokoh dalam menghadapi permasalahan bangsa.

Salah satu hasil rapat pada hari itu, pemerintah memastikan akan membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang berkedudukan langsung di bawah Presiden. Unit Kerja ini diusulkan mempunyai kedudukan setara Menteri Negara.

“Organisasi ini kira-kira hampir sama dengan organisasi Kepala Staf Kepresidenan. Yang memiliki kedudukan, hak keuangan, fasilitas, yang setara dengan Menteri Negara. Itu kira-kira sementara yang kita usulkan,” kata Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kepada wartawan, Senin (19/12/2016) petangnya, seusai Rapat Terbatas Pemantapan Pancasila, di Kantor Presiden, Jakarta.

Seperti diketahui sebelumnya, satu setengah tahun yang lalu, tepatnya Senin 7 Desember 2015, Gerakan Kebajikan Pancasila dideklarasikan oleh 5 (lima) tokoh masyarakat yaitu Gus Sholah ( Salahuddin Wahid, adik kandung Gus Dur ), Buya Safii Maarif (mantan Ketum PP Muhammadiyah), Sabar Mangadoe (pendiri Yayasan BARA JP & Insiator Gerakan Kedaulatan Desa), Iman Partogi HS (Aktivis & Profesional Komunikasi) dan Saifullah Ma’shum (Tokoh NU). Disebutkan saat itu, bahwa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, semakin lama terus terkikis. Lima sila dalam Pancasila tidak lagi diterapkan secara optimal oleh para elit di negara ini.

“Kami kelima inisiator Gerakan Kebajikan Pancasila ingin menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, tidak ada lagi kekerasan di Indonesia,” ujar Gus Sholah dalam deklarasi itu.

Dalam relis yang diterima BatakToday, Senin (29/05/2017), salah satu dari kelima deklarator itu, Sabar Mangadoe, kembali mengingatkan bahwa bangsa dan negara Indonesia harus dibangun di atas fondasi yang kokoh, yaitu Pancasila.

“Sejak awal, melalui Gerakan Kebajikan Pancasila ini, kami ingin dan selalu mengajak pemerintah, para elit politik dan seluruh masyarakat, agar bangsa dan negara dibangun berdasarkan ideologi negara yang kokoh, yaitu Pancasila. Faktanya, euforia Demokrasi hasil Reformasi’98 jelas-jelas membikin kita sengaja maupun tidak sengaja, sadar atau tidak, melupakan Pancasila ini,” ujarnya.

“Mari kita lihat bersama, saat ini masing-masing orang maupun pihak bersikap dan bertindak berdasar pikiran dan pahamnya sendiri, bahkan ideologi-nya sendiri, dan membawa tolok ukur-nya sendiri-sendiri. Bahkan ada kelompok masyarakat tertentu yang jelas-jelas anti-Pancasila, dan berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Kok bisa? Kok boleh? Ini kondisi yang sungguh menyedihkan!” tandas Sabar Mangadoe.

Saat ini terdengar kabar menggembirakan dari Jakarta, bahwa naskah Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Bila hal ini benar, maka diperkirakan Jokowi akan mengambil momentum Peringatan Hari Lahir Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni 2017, untuk menerbitkan Perpres tersebut. Membentuk lembaga UKP-PIP itu.

Harmaini Sitorus, Mentor Gerakan Kebajikan Pancasila di Kota Pematangsiantar, kota kedua terbesar di Sumatera Utara, menyambut gembira kabar tersebut di atas.

“Wah, ini sungguh melegakan kita ya. Akhirnya setelah 19 tahun sejak Reformasi’98, Presiden Jokowi akan menorehkan tonggak sejarah baru dalam perjalanan Bangsa dan Negara Indonesia tercinta ini ke depan. Akhirnya para Founding Father kita bisa kembali sedikit tersenyum,” sambutnya.

Namun demikian, Harmaini menggarisbawahi agar kita semua harus selalu kritis dan memberi catatan khusus. Intinya, Harmaini menyebutkan jangan lagi terulang seperti selama 32 tahun rejim Otoriter Orde Baru yang lalu.

“Saat itu, Pancasila justru dijadikan alat oleh dan untuk kepentingan pemerintah-penguasa. Nantinya, nilai-nilai Pancasila harus diupayakan sedemikian rupa menjadi sebuah ideologi yang bersifat terbuka. Nilai-nilainya harus membumi, mengakar kuat dan menjalar serta bertumbuh kembang-subur di setiap relung hati sanubari insani manusia Indonesia secara alami. Tak boleh lagi ada metoda doktrin atau pemaksaan dari penguasa,” terangnya.

Dengan kata lain, masih menurut Harmaini, tak boleh lagi ada pihak manapun, termasuk pemerintah tentunya, yang merasa sebagai pihak yang paling benar dalam upaya menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini dalam praktek kehidupan sehari-hari, baik sebagai masyarakat, bangsa maupun negara.

“Pokoknya, bangsa kita harus mau dan segera mampu mencapai esensi demokrasi yang tertinggi. Yaitu mau dan mampu bersepakat untuk tidak sepakat tanpa teror dan intimidasi sedikitpun, dalam bentuk apapun. Pada kondisi inilah, demokrasi kita akan lebih mampu menjamin, untuk mensejahterakan dan memajukan rakyat semesta, tanpa terkecuali. Dengan demikian bolehlah kita berkeyakinan penuh, bahwa kita tak butuh waktu sampai ratusan tahun seperti bangsa Amerika, untuk bisa mencapai kemapanan seperti demokrasi bangsa Amerika yang kita tengok saat ini. Tentu tidak juga seperti bangsa dan negara di Timur Tengah dan Afrika Utara sana. Yang mulai berdemokrasi sejak “Arab-Spring tahun 2011” yang lalu, namun seketika itu juga malah berubah jadi bencana kemanusiaan dan perang saudara yang mengerikan, entahlah kapan bisa dihentikan.. Percayalah, bangsa Indonesia kita pasti bisa lebih baik dari mereka dalam ber-demokrasi. Karena kita punya Pancasila!” papar Harmaini.

Tentang momentum Peringatan Hari Lahir Pancasila diharapkan menjadi momen yang tepat untuk menerbitkan Perpres UKP-PIP, Sabar Mangadoe menyebutkannya sebagai analogi dari pengulangan sejarah baik dari bangsa ini.

“Bila pada tanggal 1 Juni 1945 yang lalu adalah hari lahirnya Pancasila, maka pada tanggal 1 Juni 2017, yaitu 72 tahun kemudian semoga juga menjadi hari lahirnya Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila, UKP PIP,” harap Sabar Mangadoe.

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) terdapat 1.331 Suku-Suku Nusantara yang hidup di 75.000 Desa dan yang tinggal kota-kota besar. Sekali lagi Sabar Mangadoe menaruh harapan agar suku-suku ini dapat segera sejahtera dan maju dalam waktu yang tak akan lama lagi..

“Janganlah kita lupa, bahwa sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu merupakan ekstraksi dari nilai-nilai yang digali dari kehidupan tata-nilai kebudayaan suku-suku Nusantara itu sendiri. Bukan diambil dari nilai-nilai bangsa lain atau bangsa asing. Pancasila jelas-jelas milik asli 100% bangsa Indonesia! Dan tentunya dengan menerapkan nilai-nilai dalam Pancasla yang bersumber dari bangsanya sendiri, akan dapat segera membawa kita semua kepada kesejahteraan dan kemajuan,” demikian menurutnya.

Terakhir, dia menyampaikan bagaimana Gerakan Kedaulatan Desa sebagai gerakan kebudayaan yang sangat strategis untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila secara luas.

“Jadi sebenarnya gampang saja kok! Proses internalisasi nilai-nilai Pancasila haruslah dilakukan melalui sebuah Strategi Kebudayaan, yaitu upaya membangkitkan dan mengembangkan kebudayaan dan kearifan lokal suku-suku Nusantara itu sendiri. Gamblangnya, sebuah proses untuk menjadi Batak100% Indonesia100% Pancasila100%… Menjadi Sunda Cirebonan100%, Bugis100%, Bali100%, Melayu100%, Papua100%, Dayak100%, Banjar100%, Jawa Banyumasan100%, Madura100%, Betawi100%, Minahasa100% dan seterusnya, tentunya otomatis akan menjadi Indonesia100% dan Pancasila’is 100%! Faktanya, nilai-nilai kebudayaan suku-suku ini kan masih hidup di 75.000 Desa kita. Dan lagi, strategi kebudayaan yang dimaksud ini sejalan dengan Program Prioritas Nawacita nomor 3, yaitu membangun desa, agar desa berdaulat dan bermartabat serta sejahtera dan berkemajuan, ” ujar Sabar Mangadoe, yang juga inisiator Gerakan Kedaulatan Desa mengakhiri. (rel/ajvg)

News Feed