oleh

Pilkada Siantar 2015: Hanya Al Qur’an dan Alkitab yang Tak Bisa Diubah

Sebelumnya KPU Pematang Siantar, dengan alasan taat azas, dengan “terpaksa” meloloskan pasangan Survenof-Parlin untuk ikut babak final Pilkada Siantar 2015. Ketaatan azas itu ditunjukkan melalui putusan pada tanggal 3 November 2015.

Ketaatan azas yang ditunjukkan KPU Siantar pada saat itu mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Dalam arti, meskipun KPU tidak setuju dengan putusan Panwaslih Siantar, namun mereka menghormati Undang-Undang yang mengharuskan mereka untuk memutuskan sesuatu yang mereka sendiri tidak sepakat.

Selanjutnya, KPU Siantar kemudian mengubah keputusannya, dengan membatalkan kepesertaan Survenof-Parlin melalui putusan pada Jumat 27/11/2015. Pembatalan ini adalah tindak lanjut putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memerintahkan Bawaslu Sumut untuk melakukan koreksi terhadap putusan Panwaslih Siantar yang sebelumnya menjadi dasar lolosnya Survenof-Parlin menjadi peserta pilkada, dan selanjutnya DKPP juga memerintahkan KPU Siantar untuk menindaklanjuti koreksi yang dilakukan Bawaslu Sumut.

Pembatalan pasangan ini oleh KPU Siantar juga  dilandasi ketaatan azas. Adakah dasar lain dari KPU Siantar untuk membatalkan keikutsertaan Survenof-Parlin, selain koreksi dari Bawaslu Sumatera Utara?

KPU Siantar oleh dirinya sendiri sebelumnya tidak dapat melakukan perlawanan apa-apa terhadap putusan Panwaslih Siantar yang memerintahkan agar Survenof-Parlin ditetapkan sebagai peserta Pilkada Siantar 2015. Dan jelas kita ketahui bersama, KPU Siantar kemudian menjalankan putusan Panwaslih tersebut.

Dalam koreksi Bawaslu Sumut terhadap putusan Panwaslih Siantar, substansi dari penyebab menyatakan terjadi pelanggaran administrasi Pemilu (baca: Pilkada 2015) oleh Panwaslih Siantar, adalah juga ketiadaan dukungan Partai Golkar pimpinan Agung Laksono, sehingga penetapan Survenof-Parlin dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dalam poin lanjutannya, Bawaslu menambahkan, bahwa penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat (TMS) tidak dapat dibiarkan, untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan Pilkada bebas dari kesalahan dan cacat bawaan sejak awal.

Hari-hari terakhir ini, Kota Siantar diramaikan oleh demonstrasi yang dilakukan oleh pendukung pasangan Survenof-Parlin. KPU Pematang Siantar dan beberapa tempat lainnya menjadi ajang unjuk rasa menuntut agar pasangan Survenof-Parlin ditetapkan menjadi calon wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada Siantar 2015.

Menjadi bahan pemikiran kita bersama, “Apakah KPU Siantar akan mengubah lagi keputusannya atas kemauannya sendiri, dan lantas menetapkan kembali pasangan Survenov-Parlin lolos ke babak final Pilkada Siantar 2015?”

Pengalaman sebelumnya, KPU Siantar selalu taat azas. Memutuskan lolosnya pasangan Survenof-Parlin untuk pilkada, karena taat azas. Demikian halnya saat membatalkan, juga taat azas.

KPU Siantar pada akhirnya selalu memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan keikutsertaan pasangan Survenof-Parlin, berdasarkan putusan memaksa dari pihak eksternal, dari luar KPU.

Jika kita ingin “Hukum Sebagai Panglima” di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, setidaknya untuk “calon” pemimpin, berpikirlah secara jernih dan analitis. Cobalah memandang secara luar-dalam, sehingga sesuatu yang kita anggap masalah hukum, juga kita selesaikan melalui jalur hukum.

Perbedaan pandangan tentang suatu produk hukum atau putusan hukum, itu hal yang lumrah. Namun perbedaan pandangan itu tidak baik bila kemudian dijadikan komoditas politik secara negatif. Calon pemimpin masa depan yang baik, harus memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Kebenaran absolut hanya milik Sang Pencipta. Namun kebenaran relatif produk manusia, dalam hal ini putusan DKPP, koreksi Bawaslu Sumut, dan keputusan KPU Siantar, juga harus dipatuhi, sembari melakukan upaya hukum lainnya.

Demonstrasi sebagai salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi, sah adanya di alam demokrasi yang sedang kita pelihara. Namun demikian, tetap harus berjalan dalam koridor hukum dan etika.

Pendukung pasangan Survenof-Parlin saat tulisan ini dibuat, masih sedang melakukan demonstrasi di KPU Pematang Siantar. Dengan spanduk yang bertuliskan, “Surfenov-Parlin HARGA MATI. Tidak Boleh Tolak!!! Kami Siap Mati!!!”

Kota Siantar harus tetap hidup. Pilkada Siantar 2015 sudah di depan mata, tinggal 3 hari lagi. Survenof-Parlin pun masih bisa jadi calon wali kota dan wakil wali kota Siantar. Tetapi harus ada putusan hukum baru yang membuat KPU Siantar kembali “terpaksa” taat azas, untuk memutuskan dan menetapkan pasangan ini kembali menjadi peserta pilkada.

Bukankah hanya Al Qur’an dan Alkitab yang tak bisa diubah? (***)

News Feed