oleh

Panwaslih Kota Siantar Belum Temukan Pelanggaran Kampanye Pilkada

Pematang Siantar, BatakToday

Selama masa kampanye Pilkada Kota Pematang Siantar, belum ada pengaduan pelanggaran kampanye ke Panwaslih Kota Pematang Siantar, baik dari pihak pasangan calon (paslon), lembaga pemantau, maupun masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa pelanggaran yang langsung diproses di Panitia Pengawas Kecamatan, dan tidak sampai ke Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslih Kota.

Demikian penjelasan Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran, Manuaris Tindaon, kepada BatakToday di Kantor Panwaslih Kota Pematang Siantar, Rabu (11/11).

“Yang ada hanya di panwas kecamatan, tapi tidak sampai ke divisi penanganan pelanggaran Panwaslih Kota karena sudah langsung diproses oleh panwas kecamatan,” ujar Manuaris.

Manuaris juga menerangkan, Panwaslih Kota Pematang Siantar sudah melakukan langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya proses pelaggaran kampanye calon kepala daerah.

“Intinya, kita melakukan pencegahan. Kita ada tiga divisi. Divisi SDM Elpina Tanjung, Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Darwan Edyanto Saragih, serta Divisi Penanganan Pelanggaran saya sendiri,” terang Manuaris.

Ia menjelaskan, jika ada laporan pelanggaran kampanye, terlebih dahulu diterima pada divisi pencegahan yang kemudian diteruskan ke divisi penanganan pelanggaran. Setelah dilakukan kajian di divisi penanganan pelanggaran dan ternyata ada indikasi pelanggaran, selanjutnya digelar rapat pleno untuk pengambilan keputusan, termasuk pengenaan sanksi kepada pelaku pelanggaran.

“Jadi sampai saat ini belum ada laporan pelanggaran kampanye ke Panwaslih Kota Pematang Siantar, baik dari masyarakat, tim kampanye para calon, maupun temuan dari panwas kecamatan,” tutup Manuaris.

Di tempat lain, Direktur Eksekutif Institute for Regional Development (InReD), Lambok Sitanggang mengatakan, Panwaslih Kota Pematang Siantar tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya. Menurutnya, Panwaslih harusnya sudah turun ke lapangan melakukan investigasi atas indikasi pelanggaran oleh paslon tertentu yang memanfaatkan jaringan birokrasi untuk mempengaruhi pemilih.

“Pengawasan itu sifatnya aktif, bukan pasif dengan menunggu laporan saja,” tukas Lambok kepada BatakToday di OH5 Cafe, Rabu (11/11) malam. (EM/AJVG)

Foto: Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslih Kota Pematang Siantar, Manuaris Tindaon.

News Feed