Pilkada Sumut 2018: “Teliti Sebelum Menjual, Apalagi Membeli”

Pilkada Sumut 2018: “Teliti Sebelum Menjual, Apalagi Membeli”

892
Ilustrasi

Oleh: Arif JV Girsang*)

Dari dua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara yang terakhir, kedua gubernur terpilih akhirnya ‘selesai’ di penjara. Kedua gubernur itu sampai di sana terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum mereka menjadi calon dalam Pilkada Sumut yang membuat masing-masing dari mereka kemudian terpilih.

Syamsul Arifin, gubernur terpilih dalam Pilkada Sumut 2008, sebelum periodenya berakhir, divonis bersalah dalam kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat, yang merugikan negara senilai Rp 98,7 miliar dalam penggunaan APBD 2000-2007.

Sementara Gatot Pujo Nugroho, dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dan hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dan 2013, atau setidaknya telah dilakukan sebelum Pilkada 2013, ketika ia menjadi gubernur menggantikan mantan atasannya Syamsul Arifin.

Dua gubernur terpilih ini mempertunjukkan bahwa sebagai pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipilih melalui pilkada, yang seharusnya menjadi pemimpin lembaga eksekutif yang dapat mengkonversi dukungan dan tuntutan kepentingan rakyat, akhirnya gagal. Mereka tidak cukup efektif membawa rakyatnya kepada kemakmuran dan kesejahteraan, karena keduanya terlanjur masuk penjara.

Apa iya, dari penjara, mereka masih bisa disebut berhasil membawa rakyatnya untuk lebih makmur dan sejahtera?

Memang, secara konstitusional, akhirnya wakil gubernur, yang menjadi pasangan seorang calon gubernur dalam pilkada, kemudian menjadi gubernur untuk meneruskan tugas institusional itu. Tetapi menjadi sebuah ‘kecolongan’, ketika melalui dua kali pilkada berturut-turut, rakyat Sumatera Utara seperti mempersiapkan gubernur pengganti, saat memilih calon gubernurnya sebagai ‘bintang utama’ dalam pilkada.

Apakah rakyat pemilihnya yang gagal dalam menentukan pilihan saat pilkada? Tentu jawabnya, tidak! Pilkada ‘hanya’ proses demokrasi, dimana rakyat mentransfer kekuasaan kepada calon gubernur dan wakil gubernur melalui pilihannya di bilik suara. Selanjutnya tergantung pada yang terpilih…!

Namun menjadi catatan, dengan dua kali kejadian ini, bahwa partai politik pengusung belum berhasil menyajikan calon atau pasangan calon yang layak kepada rakyat Sumatera Utara sebagai pemilih.

Partai politik pengusung kedua gubernur terpilih itu tidak ‘beruntung’ dalam mengendus gejala adanya masalah hukum yang menimpa di kemudian hari. Hal ini tak terbantahkan, jika melihat akhir perjalanan kedua gubernur terpilih dari dua Pilkada Sumut 2008 dan 2013.

Hal itu seharusnya menjadi pelajaran, pertama bagi partai-partai politik dalam mengusung calon untuk Pilkada Sumut 2018 yang akan datang. Sumber daya dan sistem yang ada di dalam masing-masing partai politik dapat difungsikan dalam proses penelitian calon yang akan diusung untuk Pilkada Sumut 2018. Dengan tetap menjunjung azas praduga tak bersalah, partai politik tentu patut meneliti si calon demi mendapatkan calon yang sebelumnya ‘bersih’. Juga partai sebenarnya perlu menjaga pamornya, di mata rakyat maupun dari sisi martabat partainya.

Akan terlihat konyol, bila bolak-balik satu atau gabungan partai politik ‘salah pilih’ dalam mengusung calon untuk di’tawar’kan kepada rakyat, apalagi kemudian calonnya ‘menang’ namun masuk penjara akibat perbuatannya pada masa sebelum diusung ke dalam kontes politik. Jika itu terulang lagi, bisa-bisa orang Sumut mencibir partai politik ‘anu’, “macam tak pemain lama”…

Dan juga layak menjadi pelajaran bagi rakyat Sumatera Utara, sebelum menentukan pilihannya dalam Pilkada Sumut 2018. Sekali lagi, bukan menghakimi, tetapi ada istilah “keraguan pangkal kehancuran”, pilihlah calon gubernur atau pasangan calon yang anda dapat yakini ‘bersih’!

Di satu sisi, partai politik sebagai ‘penjual’, periksalah sebelum mengusung calon! Dan di sisi lain, pemilih sebagai ‘pembeli’, periksa sebelum memilih calon Anda! Barangkali partai politik lebih tahu tentang calon yang diusungnya, tetapi pemilih juga jangan mau ‘membeli kucing dalam karung’. Sial kan? Apalagi bukan hanya sekedar membeli ‘kucing garong’, rupanya yang di dalam ‘serigala berbulu domba’ pulak, he he he…

*) Penulis adalah redaktur media online BatakToday.com