oleh

Pj Wali Kota Diminta Copot Kepala Dinsosnaker Medan

Medan, BatakToday

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) wilayah Sumatera Utara meminta Penjabat Walikota Medan Randiman Tarigan untuk segera mencopot Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Armansyah Lubis, karena yang bersangkutan dinilai tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan dan tidak mampu menyelesaikan persoalan buruh di kota itu.

“Copot Kadinsosnaker Kota Medan yang tidak bisa selesaikan kasus perburuhan di Kota Medan,” kata Sekretaris FSPMI Sumut Willi Agus Utomo saat berorasi di depan Kantor Gubernur Sumut,Medan, Kamis (15/10).

Usai melakukan aksi dari Kantor Gubernur Sumut, sedikitnya 300 massa yang umumnya berprofesi sebagai buruh itu melanjutkan aksi unjukrasa ke Balai Kota Jalan Raden Saleh,Medan, untuk menyampaikan keinginan mereka agar komposisi outsourcing menjadi perhatian serius pihak pemerintah.

Selama ini, kata Willi, pihaknya sudah menyampaikan keluhan mengenai kasus buruh yang terjadi, namun tidak pernah digubris dan seolah masuk telinga kanan keluar telinga kiri.

“Kita mengklaim Pemko Medan adalah antek-antek kapitalis hitam,” ujarnya seraya menambahkan, pemerintah harus membuktikan kinerja dengan memperhatikan hak-hak buruh.

Menurut Willi, alasan ini juga yang mendorong buruh untuk meminta wali kota Medan mencopot Kadinsosnaker yang bertugas saat ini, apalagi yang bersangkutan diduga kuat melakukan diskriminasi terhadap FSPMI. “Kita tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan tentang buruh,” jelasnya.

Dalam orasi serupa, Ketua Konsulat FSMI Medan Toni R Silalahi menyatakan penolakan tersebut, karena melihat kondisi tentang ancaman pemecatan terhadap buruh yang semakin mengkhawatirkan pada saat ini.

“Buruh menolak PHK akibat melemahnya rupiah dan perlambatan ekonomi. RPP pengupahan adalah politik upah buruh, di mana upah buruh tidak boleh naik lebih dari 10 persen,” tegasnya.

Padahal, lanjut Toni, selama ini upah yang diterima para buruh merupakan upah murah, yakni upah minimum dengan status lajang.

“Penguasa negeri ini tidak mau memperhitungkan keluarga buruh. Pemerintah kita buta akan hal itu, sementara hamper 80 persen buruh di Indonesia berstatus menikah,” tambahnya.

Untuk itulah, FSPMI menyatakan sangat tidak setuju jika RPP tentang pengupahan tersebut diberlakukan, apalagi dengan adanya syarat peninjauan atau revisi yang bisa dilakukan apabila sudah mencapai lima tahun. Kondisi ini, tentunya akan merugikan sekitar 2000 lebih buruh metal di daerah ini.

Toni juga menyampaikan, bahwa mereka menginginkan agar UMP di Kota Medan dinaikkan 30 persen, agar seimbang dengan peningkatan harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini, sebab di Kota Medan UMK hanya naik 8 persen pada tahun 2015.

Upah di Kota Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, dinilai sangat rendah. “Saat ini terjadi perampasan hak-hak buruh, namun Kadisnaker seperti macan ompong, mengaung dengan keras tapi tak ada yang takut,” ujarnya. (AFR)

Keterangan foto:

Massa FSPMI menunjukkan poster bertuliskan “COPOT KADISNAKER KOTA MEDAN” saat melakukan aksi unjukrasa di depan Balai Kota Medan, Kamis (15/10).

berita terkait:

Massa FSPMI Tolak RPP Pengupahan

News Feed