oleh

Pj Walikota Berganti, Pemko Siantar Lanjut Bongkar Bangunan Liar

Pematangsiantar, BatakToday

Pergantian Penjabat (Pj) walikota Pematangsiantar tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah kota dalam hal penegakan peraturan daerah. Karenanya, Tim Penegak Peraturan Daerah (TPPD) Pemko Pematangsiantar membantah pembongkaran bangunan liar sudah berhenti.

Bantahan ini disampaikan kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Pematangsiantar, Julham Situmorang, saat ditemui di ruang kerjanya,  Kamis (3/11).

“Pj walikota yang baru sangat mendukung penuh penegakan peraturan daerah.” kata Julham.

Julham mengungkapkan, pembongkaran bangunan liar diberhentikan sementara waktu karena saat ini pemko Siantar menjaga kekondusifan pelaksanaan Pilkada Siantar Susulan yang akan memasuki tahapan pemungutan suara pada 16 Nopember 2016 ini. Menurutnya, hal itu merupakan kebijakan yang  urgen dilaksanakan pemerintah kota.

“Agar kondusif, selama sebulan menjelang Pilkada, Satpol PP fokus merazia kos-kosan, tempat hiburan malam, dan objek lainnya yang meresahkan masyarakat,” ungkapnya.

Pembongkaran bangunan liar, disebut Julham merupakan program pemerintah kota Siantar pada tahun 2016. Karena itu, Julham menegaskan, Satpol PP masih aktif melayangkan surat peringatan kepada para pemilik bangunan liar.

Bahkan, untuk memastikan bahwa pembongkaran masih berlanjut, Julham mengungkapkan letak bangunan-bangunan liar yang sudah ditargetkan Satpol PP ke depannya. Adapun yang menjadi target bangunan liar yang akan dibongkar yakni, kios-kios di seputaran jalan Seram, jalan Pematang, Eks Terminal Sukadame, dan jalan Wahidin.

“Kios-kios di eks terminal Sukadame, sudah surat peringatan ketiga, dan eksekusinya menunggu hasil koordinasi dengan PD PAUS. Yang lainnya masih surat teguran kedua,” terangnya.

Tidak lupa, Julham menghimbau kepada para pemilik bangunan liar supaya membongkar sendiri bangunannya. Sebab jika para pemilik bangunan liar berinisiatif membongkar bangunannya, pemilik bangunan berarti telah membantu pemerintah dalam menata kota.

“Bila sampai surat ketiga tetap diabaikan, saya pastikan tim pemerintah kota menjadwalkan pembongkaran,” tutupnya. (EM)

News Feed