oleh

Pj Walikota: “Hasil Evaluasi Ranperda Perangkat Daerah Segera Disempurnakan”

Pematangsiantar, BatakToday

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) yang telah disepakati bersama dengan DPRD, telah mendapatkan evaluasi dari pemerintah atasan. Hasil evaluasi tersebut telah diterima Pemko Pematangsiantar melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 414.14/216, tanggal 13 Januari 2017.

“Hasil evaluasi ini tentunya akan kita sempurnakan bersama,” tegas Penjabat Walikota, Anthony Siahaan SE,ATD,MT.

Penegasan tersebut disampaikan Pj Walikota pada Rapat Paripurna DPRD, Sabtu sore (14/1) yang dipimpin Ketua DPRD, Eliakim Simanjuntak SE bersama kedua Wakil Ketua DPRD, Timbul Lingga SH dan Mangatas Silalahi SE. Dalam rapat yang dihadiri 21 anggota dewan ini, Pj Walikota membacakan Nota Jawaban setebal 34 halaman atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan R-APBD 2017, yang disampaikan 7 Fraksi pada  Jumat sore (13/1).

Hasil evaluasi tersebut dikemukakan merespon saran Fraksi PDI Perjuangan yang meminta Pj Walikota secepatnya melaksanakan Perda PSPD tersebut demi kelancaran pemerintahan, layanan publik maupun pembangunan. Soal penempatan pejabat ini, sebagaimana juga disarankan Fraksi Indonesia Raya, Pj Walikota menegaskan akan menempatkan orang-orang yang sesuai dan berkompeten di bidangnya masing-masing.

Menjawab pertanyaan Fraksi Nasdem soal pengalihan Guru SMA/SMK ke Provinsi, dijelaskan bahwa terdapat sebanyak 436 orang terhitung sejak 1 Januari 2017, para guru tersebut menjadi tanggung jawab provinsi. Tetapi untuk penggajian 14 orang Guru Honor yang ada di SMA/SMK setelah beralih ke provinsi sampai saat ini belum diputuskan.

“Namun untuk menjaga kesinambungan proses belajar-mengajar, Pemko Pematangsiantar akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar penggajian mereka bisa ditampung pada APBD Provinsi Sumatera-Utara, “katanya.

Sebagaimana disarankan Fraksi Nurani Keadilan dan Fraksi Golkar, agar pendataan aset dinas atau badan yang digabung, Pj Walikota menegaskan bahwa segera akan dilakukan penataan dan inventarisasi barang milik daerah bagi semua SKPD, baik yang bergabung maupun yang tidak, sehingga semua barang daerah tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Pada bagian lain, Pj Walikota juga merespon saran Fraksi PAN Keadilan Sejahtera soal perilaku dokter RSUD Djasamen.

“Hal ini akan menjadi perhatian dan pertimbangan kami sehingga komitmen dan pelayanan para dokter dapat dipertegas apakah tetap menjadi dokter ASN yang bekerja di pelayanan pemerintah atau menempuh alternatif lain dalam bentuk pemberdayaan tenaga dokter kontrak sehingga pelayanan dapat terjamin dengan baik,” tandasnya.

Soal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang dimintakan Fraksi Demokrat, Pemko Pematangsiantar akan mengupayakan terobosan dengan menggali sumber-sumber PAD, khususnya dari sektor pajak sebagaimana diamanatkan UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah.

“Kami akan mengedepankan komunikasi persuasif antara fiskus dengan wajib pajak daerah, sehingga tercipta hubungan yang harmonis,” ujarnya. (rel/ajvg)

News Feed