oleh

Pj Walikota Siantar: “Investor Butuh Kenyamanan dan Keamanan Berusaha”

Pematangsiantar, BatakToday –

Pengamanan investasi dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi harus didukung semua pihak. Jangan sampai para investor yang akan maupun sedang berusaha di Kota Pematangsiantar merasa tidak nyaman akibat berbagai kebijakan pemerintah daerah maupun pungutan-pungutan oknum-oknum tertentu yang tak jelas. Padahal, investasi swasta adalah motor utama roda perekonomian dibanding investasi pemerintah.

Hal itu dikemukakan Penjabat Walikota Pematangsiantar, Jumsadi Damanik, saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Rakorbang) Bidang Ekonomi yang digelar  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Ruang Data Balai Kota, Kamis (20/10) pagi. Rapat dihadiri oleh pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait, para pimpinan cabang BUMN, Perbankan dan BUMD yang ada di Kota Pematangsiantar, dan para pengusaha swasta yang bergerak di berbagai sektor.

Pj Walikota mengakui, di Sumatera Utara dan di Kota Pematangsiantar sendiri, banyak pengusaha yang merasa tak nyaman akibat panjangnya birokrasi perijinan, adanya pungutan tak resmi serta banyaknya oknum mengatasnamakan organisasi tertentu yang kerap memaksa penguasaha mengalokasikan tambahan dana untuk hal-hal yang tak produktif.

“Karena itu, saat rapat dengan Kapolda Sumut yang dihadiri Gubsu, Bareskrim Polri, seluruh Kapolres di Sumatera Utara dan dihadiri kalangan pengusaha, pihak kepolisian diminta bertindak tegas mengawal investasi. Untuk itu, saya minta Rakorbang ini bisa memberikan kontribusi terhadap minat investor berusaha di Pematangsiantar. Tentunya, kita butuh inovasi-inovasi baru yang mendukung upaya tersebut,” ucap Jumsadi.

Sementara dalam paparannya, Kepala Bappeda Reinward Simanjuntak menjelaskan, rapat digelar untuk mendorong terciptanya kesamaan persepsi dan komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi, sehingga sinergi percepatan pelaksanaan pembangunan tercapai. Ia juga berharap terjadinya peningkatan pemahaman tentang kebijakan dan program pembangunan kota sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan.

Reinward mengakui, potensi pengembangan ekonomi membutuhkan biaya yang cukup besar khususnya memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan. Di sisi lain kemampuan keuangan daerah relatif terbatas.

“Untuk itu, Pemko Pematangsiantar menyusun beberapa strategi, diantaranya meningkatkan kerjasama pembangunan dengan kalangan swasta melalui dana corporate social responsibility (CSR) sebagai tanggungjawab sosial perusahaan,” katanya. (ajvg/rel)

News Feed