oleh

Plh Bupati Tobasa Perintahkan PNS dan Non PNS Netral dalam Pilkada 2015

Tobasa, BatakToday.

Pelaksana Harian (Plh) Bupati Toba Samosir Audi Murphy Sitorus melalui Surat Bupati Toba Samosir Nomor: 060/823/ORG/2015 tertanggal 3 September 2015 perihal Netralitas Aparat Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintahan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak, secara resmi mengedarkan larangan keterlibatan PNS di lingkungan Pemkab Toba Samosir dalam keterlibatan politik praktis Pilkada serentak Tahun 2015, serta menginstruksikan agar seluruh Pimpinan SKPD/Unit Kerja melakukan sosialisasi ketentuan netralitas ASN ini sampai ke tingkat staf termasuk Pegawai Non PNS.

Ketentuan netralitas PNS ini, menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2355/M.PANRB/ 07/2015 perihal Netralitas Aparat Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintahan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak, tertanggal 22 Juli 2015 yang juga ditujukan kepada Bupati/Walikota se Indonesia, demikian disampaikan Plh Bupati Toba Samosir melalui Kepala Bagian Organisasi Setdakab Toba Samosir Lukman Janti Siagian.

“Dalam edaran dimaksud seluruh ASN termasuk PNS di lingkungan Pemkab Tobasa, dilarang terlibat dalam politik praktis, termasuk menjadi anggota dan pengurus partai,” papar Siagian.

“Lebih jelas ditegaskan dalam Pasal 4 angka 15 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menyebutkan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon KDH/Wakil KDH, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada berpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat, sehingga ketentuan larangannya sudah jelas sesuai edaran dimaksud.”, urai Siagian dengan rinci.

Siagian mengakhiri penjelasannya dengan penegasan bagi PNS yang melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai  dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk itu Pemkab Tobasa melalui pimpinan unit kerja di berbagai tingkatan diminta untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh PNS di lingkungan Pemkab Tobasa dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada. Terhadap pelanggaran yang terjadi akan dicatat dalam Berita Acara sebagai bahan melakukan penindakan selanjutnya sesuai ketentuan, sebutnya mengakhiri wawancara ini.

Namun dari pantauan BatakToday atas informasi yang beredar di kalangan masyarakat Tobasa, keterlibatan PNS dan Non PNS dalam aktivitas kampanye para kandidat Bupati-Wakil Bupati justru sangat masif. Bahkan beredar informasi sebagian pejabat eselon 2 dan 3 terlibat dalam pendanaan atas aktivitas kampanye kandidat. (JS)

News Feed