oleh

Politik dalam Bahasa Rakyat

Oleh: Sahat P Siburian

Hari ini rasanya sulit mengatakan, rakyat masih buta politik. Tetapi untuk menyimpulkan, rakyat sudah melek politik pun tentu membutuhkan penelusuran lebih lanjut. Hanya saja, sulit memungkiri bahwa rakyat secara umum telah memiliki pemahaman tersendiri tentang politik. Ini antara lain dari penggunaan kata atau bahasa tentang politik di kalangan rakyat itu sendiri.

Dalam komunikasi rakyat sehari-hari, terdapat suatu fenomena bahwa rakyat memahami politik dengan bahasanya sendiri. Fenomena ini tampak dalam penggunaan suatu kata, singkatan dan akronim.

Rakyat mengubah pengertian resmi versi pemerintah,  dengan memberi suatu arti yang baru atas kosakata, singkatan, dan akronim. Terkadang arti yang baru itu justru lebih populer di kalangan rakyat daripada pengertian normatif. Karena bagi hampir semua rakyat, pengertian baru itu bagaikan wacana politik yang cukup akrab dan lazim. Sehingga arti baru dari kosakata, singkatan dan akronim itu menjadi suatu politik dalam bahasa rakyat.

Apa dibalik suatu politik dalam bahasa rakyat? Apakah hal tersebut menunjukkan suatu pandangan atau sikap rakyat tentang politik? Bagaimakah hubungan antara politik dengan bahasa? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan coba direfleksikan lebih lanjut.

Politik dan Bahasa

Politik (sebagai politics), secara ringkas, adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kekuasaan dan merambah kekuasaan. Dalam kegiatan tersebut terlibat aktor-aktor politik (pemerintah, tokoh partai dan politikus). Di kalangan aktor-aktor politik lazim ada persaingan atau pertarungan untuk meraih kekuasaan pada struktur pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Struktur politik pemerintahan dibuat untuk mengusahakan dan mewujudkan kesejahteraan umum dengan menegakkan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan.

Dalam politik, bahasa (kata dan kalimat) sangat penting dan strategis. Orang yang berkuasa maupun orang biasa yang sedang bersaing ataupun melawannya menggunakan bahasa. Bahasa dalam bidang politik adalah alat penting untuk mempererat hubungan antara aktor-aktor politik dengan rakyat.

Bahasa bisa membentuk, mengubah dan menggiring pemahaman publik (rakyat) tentang isu-isu politik. Terkait dengan maksud ini, aktor-aktor politik lazim menggunakan bahasa ‘kita’ sebagai pengganti ‘anda’, antara lain seperti slogan “bersama kita bisa”. Tujuannya adalah untuk membangun suatu perasaan bersatu (solidaritas) dengan rakyat.

Semua hal tersebut disebarkan melalui media massa: internet, televisi, koran, majalah dan radio. Pesan politik tidak lagi disampaikan secara langsung tetapi melalui media massa. Media massa menjadi penghubung (mediasi) antara aktor-aktor politik dan rakyat. Dalam konteks ini media massa didaulat menempati posisi sentral, berfungsi memasok dan menyebarkan informasi tentang politik. Aktor-aktor politik pun menggunakan jasa media massa untuk kepentingan politik, tetapi pada saat yang sama media massa memanfaatkan aktor politik untuk kepentingan bisnis.

Dalam persaingan politik, media massa kadangkala terlihat lebih berkuasa dari pada aktor-aktor politik. Karena media massa, dengan menggunakan bahasa, dapat membentuk opini publik untuk mengangkat citra seorang aktor politik tetapi juga dapat menjatuhkannya. Pada simpul ini, bahasa media massa merupakan suatu senjata yang sangat menentukan.

Faktor kepentingan politik para aktor politik, seringkali membuat media massa menjadi bagaikan pemain terompet. Suara terompet itu tergantung pada siapa yang membayar. Dalam kondisi ini, semua pihak yang tidak memiliki akses pada media massa cenderung terkesampingkan, termasuk rakyat. Sehingga dalam pentas politik, kepentingan rakyat seringkali menjadi bahasa ‘komoditas’ (barang dagangan) bagi aktor-aktor politik maupun media massa.

Politik dan Bahasa Rakyat

Rakyat, dalam hal ini, menunjuk pada kelompok masyarakat yang tidak mempunyai kedudukan pada struktur pemerintahan, antara lain: petani, nelayan, buruh dan seterusnya. Namun rakyat dimaksud bukanlah mereka yang cenderung pasif menerima semua yang dilakukan oleh aktor-aktor politik. Melainkan dengan caranya sendiri menyatakan suatu pandangan maupun sikap tertentu. Pandangan maupun sikap tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk, antara lain dengan bahasa berupa kata maupun kalimat.

Bahasa yang dimaksud di sini adalah bahasa yang khusus dan akrab digunakan oleh rakyat. Bahasa tersebut tidak bersumber atau diciptakan oleh aktor-aktor politik melainkan oleh kalangan masyarakat yang secara struktural berada pada tataran bawah. Jadi suatu bahasa yang dibuat oleh rakyat atau merupakan bahasa rakyat.

Bahasa rakyat dapat ditemukan dalam komunikasi rakyat sehari-hari. Dengan menelusuri kehidupan rakyat akan diperoleh suatu fenomena yang menunjuk bahwa dalam interaksi sosial rakyat ada bahasa sendiri tentang politik. Hal ini dapat dilihat dari contoh berikut ini.

Orang yang berkecimpung dalam bidang politik disebut sebagai politikus tetapi kata politikus oleh rakyat kerap dipilah menjadi dua suku kata yaitu poli + tikus yang berarti “banyak tikus”. Di kalangan rakyat di daerah Tapanuli, misalnya, cukup banyak yang menyebut kata politik sebagai singkatan dari peol otik (bahasa Batak, artinya: miring sedikit, atau tidak lurus). Kata lapo (bahasa Batak, artinya: kedai) pun disebut kepanjangan dari lapangan politik. Mungkin saja, kata politik dalam lapangan politik (lapo) adalah peol otik sehingga menjadi lapangan peol otik.

Selain tentang kata politik, dalam interaksi sosial rakyat sehari-hari juga dijumpai arti tersendiri dari akronim dan singkatan yang berkaitan dengan hal-hal politik. Akronim dan singkatan tersebut dibuat oleh aktor-aktor politik, tetapi kemudian diberi arti yang berbeda oleh rakyat. Beberapa contoh dapat disebut berikut ini.

Singkatan UUD (Undang-Undang Dasar) diubah menjadi Ujung-Ujungnya Duit. Akronim Sumut (Sumatera Utara) diberi arti Semua Urusan Mesti Uang Tunai. Singkatan IDT (Inpres Desa Tertinggal) diganti jadi Ikilo Duwite Teko (bahasa Jawa, artinya: inilah duit sudah ada). Singkatan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) diberi arti Kasih Uang Habis Perkara. Singkatan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dimaknai sebagai dongan pangurupi (bahasa Batak, artinya teman yang membantu) sehingga manakala seseorang pergi keluar daerah untuk mencari upah dengan bekerja di sawah disebut mardepeer. Singkatan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) digunakan secara berbeda menjadi Babi Panggang Karo.

Kebiasaan bermain-main dengan membuat suatu singkatan atau mengubah suatu kepanjangan dari suatu singkatan bukan tentang politik saja. Group lawak Nai Malvinas, misalnya, memperkenalkan suatu arti baru dari suatu kata di kalangan orang Batak, seperti bodat (boru ni datulang), babi (banyak bicara) dan lain-lain. Meskipun kata tersebut dalam konteks percakapan sehari-hari orang Batak bernada menghina, tetapi karena dikemas sedemikian rupa menjadi lelucon, yang mengundang tawa.

Barangkali masih banyak contoh lain. Tetapi secara umum lebih banyak akronim dan singkatan yang diberi suatu arti yang baru oleh rakyat adalah tentang hal-hal politik. Rakyat tampaknya lebih senang membuat plesetan dari akronim dan singkatan yang ditentukan pemerintah. Sekilas plesetan terdengar sederhana dan dianggap lelucon, dan maknanya menjadi konyol. Namun jelas berisi isu-isu politik yang serius. Meski jenaka, tetapi suatu akronim dan singkatan dengan arti baru tersebut bisa menampakkan suatu kebenaran lain.

Apabila rakyat menyebut UUD sebagai Ujung-Ujungnya Duit, Sumut diartikan sebagai Semua Urusan Mesti Uang Tunai, dan KUHP sebagai Kasih Uang Habis Perkara, maka dapat diduga hal tersebut menggambarkan suatu fenomena kegiatan politik. Dugaan ini cukup beralasan karena arti baru yang diberi oleh rakyat atas arti resmi dari suatu akronim atau singkatan bukan sekadar menjungkirbalikkan arti resmi atau mengejek tetapi berlangsung dalam suatu arena kehidupan politik yang konkret dan serta merta mengindikasikan suatu pandangan rakyat tentang politik. Atas dasar itu, maka boleh jadi motif rakyat membuat arti baru terhadap UUD, Sumut, KUHP hendak menunjuk suatu fakta: dengan memberi uang kepada pejabat politik akan memperlancar urusan.

Dengan demikian dapat disebut bahwa setiap akronim dan singkatan tentang hal-hal politik yang diberi arti baru oleh rakyat (dibuat jadi plesetan) mengandung makna tersendiri yang berhubungan dengan suatu konteks kehidupan politik tertentu. Artinya makna plesetan itu tidak bisa pelajari sebagai suatu fenomena yang terisolir dari konteks sosial politik.

Oleh karena itu, sebenarnya rakyat dengan bahasanya sendiri mengambil bagian dalam wacana politik. Rakyat telah berpolitik dengan caranya sendiri. Dalam hal ini membuat suatu plesetan dengan bahasa rakyat. Bahasa tersebut dibuat ringkas, berani dan mudah diingat. Tak jelas asal usulnya, dan boleh jadi muncul begitu saja. Tetapi seringkali orang menceritakan kembali kepada orang lain, disebarkan dari mulat ke mulut. Pada titik inilah antara lain perbedaan bahasa aktor-aktor politik dengan bahasa rakyat. Bahasa aktor politik disebarkan menggunakan jasa media massa, sedangkan bahasa rakyat disebarkan dari mulut ke mulut.

Pesan di balik bahasa rakyat berupa plesetan itu barangkali dapat ditebak sebagai suatu ungkapan kekesalan. Kesal terhadap perilaku curang dalam politik, rakyat lalu membuat plesetan kata politik menjadi suatu kegiatan yang peol otik dan dalam kegiatan tersebut banyak tikus (poli + tikus). Tetapi selain kekesalan sangat mungkin pula berupa kritik. Disebut sebagai kritik karena rakyat membentuk dan mengubah arti sebenarnya dari suatu akronim atau singkatan menjadi berarti sebaliknya dan menggelitik. Sehingga suatu akronim atau singkatan yang diberi arti baru oleh rakyat akan dianggap seperti lelucon. Tetapi suatu lelucon yang bermakna kritik.

Jika bahasa rakyat tersebut – dalam hal ini berupa plesetan – mengandung suatu kritik, maka kritik itu ditujukan kepada aktor-aktor politik. Dalam plesetan akronim Sumut (Semua Urusan Mesti Uang Tunai) secara simbolis adalah mengkritik perilaku politikus atau pejabat politik di Sumatera Utara. Kritik sedemikian ini barangkali juga merupakan suatu perlawanan yang simbolis. Tetapi perlawanan tersebut dilakukan dengan cara yang cukup cerdik, yakni melalui plesetan. Melalui kreativitasnya, rakyat akan membuat bahasa sendiri tentang arti dari suatu akronim atau singkatan. Rakyat tampaknya tidak selalu dapat dibuat tunduk pada penggunaan istilah resmi yang diciptakan oleh aktor-aktor politik.

Aktor-aktor politik bisa membuat suatu akronim dan singkatan baru, tetapi aktor-aktor politik tidak bisa menguasai bagaimana rakyat akan berbuat dengan akronim dan singkatan tersebut. Rakyat dengan caranya sendiri akan selalu memperlihatkan bahwa rakyat tidak terisolir dari arena politik. Satu dari cara tersebut adalah membuat arti lain dari akronim dan singkatan resmi. Tentu masih banyak cara lain. Karena pada dasarnya arena politik adalah pentas utama di mana perjuangan rakyat dilaksanakan.***

Penulis adalah alumni Program Pascasarjana Studi Media dan Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, tinggal di Medan.

News Feed