oleh

Pontius Pilatus vs KPUD Siantar: Surfenov-Parlin Lolos ke Pilkada

Oleh: Arif JV Girsang

Haqqul yakin, Pontius Pilatus tidak pernah datang ke kota Siantar. Pontius Pilatus adalah Gubernur Yudea, Kekaisaran Romawi, pada tahun 26-36 M. Sama dengan sepuluh tahun, yang kalau mengikuti masa jabatan untuk wali kota di Siantar, berarti dua periode.

Pada masa itu, Pontius Pilatus menyidangkan dan memutuskan “yang disengketakan” orang-orang Yahudi kepada Yesus sebagai “tergugat”. Ia menyatakan tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus.

Ketika orang-orang Yahudi, yang dibawah kendali pemuka agama, mendesak agar Yesus disalibkan, Pilatus memutuskan lain. Pilatus sesungguhnya tahu dan yakin bahwa Yesus berstatus “TMS” (tidak memenuhi syarat, red.) untuk disalibkan. Meskipun putusan Pilatus bukan final dan mengikat, orang Yahudi tetap mengikat dan “mengakhiri” Yesus di kayu salib. Yesus sungguh tanpa kekurangan dan kesalahan.

Dari Yudea kita beranjak ke Siantar…

Dalam sengketa Pilkada Siantar 2015, Panwaslih Pematangsiantar, yang jelas bukan Pilatus, memutuskan pasangan Surfenov-Parlin harus ditetapkan menjadi peserta Pilkada. Seperti yang diberitakan, KPUD Pematangsiantar akhirnya memutuskan dan menetapkan pasangan ini menjadi peserta Pilkada 2015.

Dalam konteks penetapan pasangan Surfenov-Parlin lolos ke Pilkada 2015, KPUD Siantar berada pada posisi yang sangat dilematis dalam keharusannya untuk mengambil keputusan. Penetapan peserta pilkada kabupaten/kota adalah tugas KPUD kabupaten/kota. Hubungannya dengan KPUD Provinsi maupun KPU RI dalam pengambilan keputusan adalah sebatas konsultatif. Dari sudut kelembagaan, KPUD dalam menjalankan tugasnya harus patuh kepada Undang-undang dan Peraturan KPU (PKPU) yang terkait.

Dalam Rapat Pleno KPUD, Selasa (3/11), KPUD mengakui mereka patuh kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, yang di dalamnya terkandung bahwa keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat. Sehingga walaupun KPUD Siantar dalam penelitian berkas pasangan Surfenov-Parlin untuk kesekian kalinya berkesimpulan bahwa berkas yang juga telah beberapa kali diterima tidak memenuhi syarat (TMS), ”terpaksa” melaksanakan putusan Panwaslih. Sebelumnya Panwaslih telah memutuskan bahwa pasangan Surfenov-Parlin harus ditetapkan sebagai peserta Pilkada.

Dilema yang berujung pada sebuah ironi, saat KPUD menemukan dan meyakini bahwa sesuatu yang tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan yang satu, yaitu PKPU; tetapi di sisi lain harus menjalankan keputusan Panwaslih dalam sengketa Pilkada, sesuai dengan amanat Undang-undang.

KPUD Siantar bukanlah Pilatus, meyakini tidak ada kesalahan atau kekurangan, tetapi menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Yang terjadi justru sebaliknya, KPUD menemukan kekurangan yang membuat sesuatu tidak memenuhi syarat, tetapi terpaksa menerima dan memutuskan pasangan Surfenov-Parlin untuk lolos ikut ke Pilkada 2015.

KPUD taat azas, dan “terpaksa” mematuhi Undang-undang.

Sesuatu yang (terpaksa) dianggap benar, sementara harus diakui sebagai kebenaran, sampai ditemukan kebenaran yang “lain”…

News Feed