oleh

PP GMKI Apresiasi Ridwan Kamil dan Kapolda Jabar

Jakarta, BatakToday

Tahun 2016 adalah tahun dimana Indonesia diguncang dengan berbagai persoalan intoleransi. Hal ini sangat menggangu stabilitas Negara dalam melaksanakan pembangunan, dan tentunya sangat merugikan bangsa Indonesia. Beberapa kasus menjadi sorotan serta mendapat perhatian dari masyarakat, salah satunya kasus pembubaran Kebaktian Kebangkitan Rohani (KKR) yang terjadi di Bandung.

Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) melalui Koordinator Wilayah 3 (DKI, Jabar, dan Banten) Theo Cosner Tambunan, menilai gerakan-gerakan intoleransi tidak boleh dibiarkan semakin besar.

“Negara harus hadir mengatasi upaya-upaya provokatif yang bisa menyulut amarah. Pemerintah harus menjalankan proses hukum, bagi siapapun yang berusaha melakukan aksi-aksi intoleransi. Apabila tindakan-tindakan seperti ini dibiarkan, akan berpotensi untuk terulang kembali. Permasalahan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Ini bisa jadi pintu masuk bagi kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa ini,” tegas Theo.

GMKI  mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan, yang mengatakan telah memiliki lima Calon tersangka kasus pembubaran acara Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang digelar di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Selasa (6/12/2016) lalu.

Baca juga: KKR Natal di Sabuga Bandung Dibubarkan, “Kelahiran Kristus Tak Pernah Gagal”

Sebelumnya GMKI sudah melaporkan ormas Pembela Ahlus Sunnah ke Bareskrim Polri atas tindakan pembubaran secara paksa ibadah tersebut (berkas Laporan dengan nomor: LP/1255/XII/2016). Dasar GMKI untuk melaporkan, bahwa kejadian pembubaran tersebut merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 175 dan 176 KUHP.

“Kita akan sama-sama mengawal kasus ini. Kita menginginkan keadilan. Juga agar tidak terulang lagi kasus-kasus intoleransi yang menciderai Konstitusi kita, seperti temaktub dalam pasal 29 UUD,” ujar Theo.

Dalam rilis yang diterima, GMKI juga menyampaikan apresiasi atas upaya-upaya ‘elegan’ yang telah dilakukan Walikota Bandung Ridwan Kamil.

“GMKI mengapresiasi setiap upaya yang dilakukan oleh pimpinan daerah untuk menciptakan kedamaian di daerahnya. Kita tentu sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Bapak Walikota Bandung Ridwan Kamil, yang memberikan jalan untuk terselenggaranya KKR sekali lagi. Beliau langsung menghadiri KKR Natal tersebut bersama Pangdam Siliwangi di Sabuga Bandung. Dan dengan adanya Nota Kesepahaman Kerukunan Umat Beragama, merupakan bentuk komitmen beliau untuk selalu menjunjung tinggi nilai ke-Bhinneka-an,” tegas Theo.

Ditambahkannya lagi, apa yang sudah dilakukan Walikota Bandung dan Kapolda Jawa Barat adalah tindakan yang tepat dan bisa menjadi contoh, sehingga daerah-daerah lainnya dapat mengikuti cara-cara yang telah dilakukan.

Sementara itu, Sabar Mangadu salah satu inisiator Gerakan Batak Muda Dunia, yang juga turut dalam Gerakan Kebajikan Pancasila (GKP) bersama Gus Sollah, Buya Safii Ma’arif, Togi Sirait dan Saiful Mashum, memuji langkah hukum yang telah diambil GMKI.

“Langkah hukum yang dilakukan oleh GMKI adalah tindakan yang baik dan strategis. Di era rejim Otoriter Orde Baru atau Orba dahulu, pilihan langkah hukum adalah percuma. Hukum dikendalikan dan dikuasai oleh rejim Orba. Pilihannya terbatas, hanya mengandalkan aksi-aksi parlemen jalanan dan gerakan perlawanan bawah tanah,” sebut Sabar Mangadu.

Dipaparkannya lebih lanjut, sejak Era Reformasi ’98 terjadi proses demokratisasi di segala bidang dan sektor. Pilihan untuk mengambil langkah hukum dalam menyikapi permasalahan, mulai semakin mendapat ruang. Dan yang paling penting menurutnya adalah untuk memperjuangkan “Hukum harus jadi Panglima, bukan Politik”.

Sabar menambahkan, dunia pergerakan mahasiswa atau student  movement layak menjadi garda terdepan untuk mengawal demokrasi agar mampu membawa bangsa dan negara kepada kemajuan,  kesejahteraan, serta menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab.

“Kiranya berbagai gerakan mahasiswa di Indonesia, bukan hanya GMKI, segera kembali menemukan jati dirinya yang otentik, serta kembali dipercaya rakyat. Jiwa gerakan mahasiswa harus kembali seperti perjuangan di era rezim Orde Baru dulu, saat mengawal proses perjalanan sejarah demokrasi bangsa ini,” tambahnya.

Sabar Mangadu sebelum mengakhiri, mengingatkan agar demokrasi di negeri ini jangan sampai mengalami kegagalan seperti nasib negara-negara di Timur Tengah.

“Tentu kita tidak ingin demokrasi kita gagal seperti di negara-negara Timur Tengah sana. Mereka mulai berdemokrasi, namun langsung berubah menjadi bencana kemanusiaan. Entah kapan bencana itu bisa berhenti, yang jelas mereka gagal dalam berdemokrasi. Kita perlu belajar dari kegagalan demokrasi di Timur Tengah, pasca Arab Spring 2011. Di sisi lain juga, kita tidak ingin terlalu lama untuk mencapai kemapanan, seperti perjalanan 200 tahunan lebih bangsa Amerika dalam berdemokrasi,” sebut Sabar Mangadu mengakhiri. (rel/ajvg)

News Feed