oleh

Presiden Jokowi Perintahkan Bantuan Sosial Disalurkan melalui Sistem Perbankan

Jakarta, BatakToday –

Meskipun Indonesia adalah Negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, namun indeks keuangan inklusif Indonesia masih di tingkat 36 persen berdasarkan data 2014. Untuk meningkatkan akses pinjaman bagi masyarakat,  pemerintah menargetkan peningkatan indeks menjadi 75 persen pada tahun 2019.

Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada Peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif (PSNKI) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11/2016) pagi.

“Artinya, masih belum banyak rakyat Indonesia yang menikmati manfaat dari produk dan layanan keuangan, layanan perbankan,” kata Presiden.

Presiden Jokowi menegaskan, masih banyak rakyat Indonesia yang belum mempunyai tabungan serta sulit mendapatkan akses pinjaman dari lembaga keuangan atau perbankan.

“Oleh sebab itu sudah saya perintahkan kepada seluruh menteri, sekarang bantuan-bantuan sosial tidak boleh diberikan secara tunai. Harus masuk kepada sistem keuangan, kepada banking system, pada sistem perbankan kita,” tegas Presiden.

Presiden juga berharap kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota agar bantuan-bantuan sosial yang jumlahnya juga triliunan itu bisa dilakukan melalui sistem keuangan dan perbankan yang ada di Indonesia.

“Karena ini juga merupakan jumlah yang tidak sedikit. Kalau nanti semua gubernur, bupati, wali kota semuanya melakukan ini, ini akan melonjakkan target yang kita tentukan,” tutur Presiden.

Presiden juga meminta agar petani, nelayan, buruh, dan usaha-usaha mikro untuk masuk ke sistem keuangan Indonesia sehingga juga akan menambah jumlah persentase indeks keuangan inklusif itu.

“Kalau ini kita lakukan, nantinya kita sudah tidak usah bingung-bingung lagi. Stabilitas sistem keuangan kita akan baik. Enggak usah pinjem-pinjem uang ke luar,” tutur Presiden seraya menambahkan, sekarang ini masih banyak masyarakat yang menyimpan uang di bawah kasur, bantal, dan tikar serta dalam lemari.

Untuk diketahui, Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) merupakan sebuah cara komprehensif yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan indeks keuangan inklusif Indonesia. Strategi tersebut disusun pemerintah melalui koordinasi antara Bank Indonesia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Kementerian Keuangan. Terdapat 6 pilar dalam SNKI tersebut, yakni edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, peraturan yang mendukung, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, serta perlindungan konsumen.

Hadir pada Peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif, diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua OJK Muliaman Hadad, serta pimpinan lembaga negara, duta besar negara sahabat, dan gubernur seluruh Indonesia. (Phil/rel)

News Feed