oleh

Presiden Jokowi Surati DPR RI, Pansus RUU Masyarakat Adat Segera Dibentuk

Jakarta, BatakToday

Rapat konsultasi, sebagai rapat pengganti Badan Musyawarah, antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi Masa Persidangan IV Tahun 2017-2018 yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018 lalu, setelah membahas isi surat Presiden RI Joko Widodo tentang Rancangan Undang Undang tentang Masyarakat Hukum Adat, akhirnya menyetujui pembahasan RUU ini untuk diserahkan kepada Pansus DPR RI yang akan dibentuk dan akan disahkan.

Dalam salinan surat DPR RI tertanggal 26 April 2018, yang diterima redaksi BatakToday, disebutkan, Pansus DPR RI untuk pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat berjumlah 30 orang. Disebutkan juga, pembentukan dan pengesahannya diagendakan untuk dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPR RI yang terdekat waktunya setelah disetujuinya pembentukan Pansus ini.

Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas diberi judul Undang-Undang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Komposisi keanggotaan dari masing-masing Fraksi dalam Pansus RUU Masyarakat Hukum Adat ini adalah: F-PDI Perjuangan 6 orang, F-Partai Golkar 5 orang, F-Gerindra 4 orang, F-Partai Demokrat dan F-PAN masing-masing 3 orang. Berturut-turut, F-PKB, F-PKS, F-PPP dan F-Nasdem, masing-masing 2 orang. Sedangkan F-Hanura diwakili 1 orang anggota.

Dikutip dari website resmi DPR RI, disebutkan bahwa RUU sebelumnya telah diajukan pada tanggal 02 Februari 2015, lebih dari 3 tahun yang lalu.

RUU Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat ini dilatar belakangi, bahwa pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari bersatunya komunitas-komunitas adat yang ada di seantero wilayah Nusantara. Komunitas-komunitas tersebut telah melahirkan masyarakat hukum adat dengan hak-hak yang dimilikinya. Keberadaan masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Pasca terbentuknya NKRI, pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hak-hak masyarakat hukum adat. Beberapa peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat hukum adat, meskipun implementasinya belum seperti yang diharapkan.

Dalam perkembangannya hak-hak tradisional yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada banyak sisi, persayaratan normatif tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat.

Dengan disahkannya kelak RUU menjadi UU, diharapkan adanya penguatan terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi hak adat dalam masyarakat adat. Membentuk peraturan undang-undang untuk mengatasi konflik yang banyak terjadi dalam praktek antara masyarakat dengan pemerintah atau investor yang bersumber pada sengketa hak adat. Serta memperkaya prinsip serta nilai yang perlu diperhatikan dalam pembentukan hukum nasional.

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui UU ini, terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang kuat dan komprehensif bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia yang berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian UU ini akan mengatur secara tegas mengenai tugas dan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Disebutkan juga, jangkauan UU ini akan menentukan arah pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam satu undang-undang adalah terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat yang sesuai dengan perkembangan zaman,  dan  menyatukan dan melakukan  sinkronisasi dan harmonisasi berbagai ketentuan tentang masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Konstitusi RR, UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan yang sama di hadapan hukum”, dan Pasal 28I ayat (3) disebutkan mengenai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (ajvg)

News Feed