oleh

Puluhan Bangunan Tidak Berfungsi, Pemkab Tobasa Hamburkan Uang Rakyat

Tobasa, BatakToday.

Puluhan bangunan sarana dan prasarana yang dibangun Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tidak difungsikan meskipun telah bertahun-tahun telah selesai dikerjakan. Beberapa diantaranya bahkan sudah mengalami kerusakan karena tidak pernah dirawat. Bangunan bernilai puluhan milyar itu dinilai hanya menghambur-hamburkan uang rakyat karena tidak ada keseriusan pemerintah untuk memanfaatkannya.

“Bangunan-bangunan itu sudah lama selesai dikerjakan, namun tidak pernah difungsikan, malah sudah banyak yang rusak. Jelas itu menghamburkan uang rakyat,” kata J Manurung alias ama Leo, salah seorang pemerhati pembangunan di Tobasa, Selasa (15/9/2015) di Balige.

Manurung mengaku miris dan prihatin melihat banyak bangunan pemerintah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Justru program tersebut dijadikan hanya sebatas proyek sesaat untuk mengejar keuntungan pribadi.

Hasil pantauan BatakToday pada hari Selasa (15/9), terdapat berbagai jenis bangunai milik pemerintah kabupaten Toba Samosir yang samasekali belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Diantaranya, gedung workshop alat berat Dinas PU Tobasa yang berada di lokasi UPTD Pertanian Landbow Laguboti berbiaya Rp.2,5 milyar dibangun tahun 2013, dalam keadaan kosong melompong.

Pada lokasi yang sama terdapat gedung perbengkelan alsintan Dinas Pertanian dan Perikanan yang dibangun tahun 2012, dan bangunan bak penampung serta sumur air tanah yang dibangun tahun 2015, juga tidak dimanfaatkan.

Masih pada lokasi yang sama, terdapat dua unit screen house milik Dinas Pertanian dan Peternakan yang sejak dibangun tidak pernah dimanfaatkan. Anehnya, berdasarkan penjelasan narasumber BatakToday yang meminta identitasnya tidak disebutkan, pada tahun 2014 terhadap bangunan tersebut kembali dilakukan rehabilitas. Namun hingga saat pemantauan tidak ada tanda-tanda bahwa bangunan tersebut telah difungsikan.

Bangunan tiga unit screen house di lokasi UPTD BBI Lumban Julu. Bangunan yang dibangun dengan biaya milyaran rupiah pada masa pemerintahan bupati Monang Sitorus juga belum berfungsi, dan ironisnya pada tahun 2014 kembali dilakukan rehabilitasi atas dua unit screen house dengan biaya Rp. 550 juta, namun sampai sekarang tetap tidak berfungsi

Kondisi yang lebih kurang sama juga ditemukan pada dua lokasi Balai Benih Ikan (BBI) yang dibangun pada pemerintahan bupati Monang Sitorus. Pantauan BatakToday pada BBI Lumban Pea Desa Tambunan Kecamatan Balige, dari 35 kolam berbiaya puluhan milyar, hanya beberapa kolam yang dimanfaatkan. Hal yang sama juga terjadi pada BBI Lumban Julu. Dari 14 kolam yang terbangun, hanya 4 kolam yang digunakan.

Pantauan BatakToday, masih banyak sarana-prasarana lain yang telah selesai dibangun namun tidak dimanfaatkan. Diantaranya gedung sanggar seni budaya di Balige milik Dinas Pariwisata, kios sementara relokasi pembangunan pasar tradisional Balige berjumlah 156 unit, dan terminal terpadu Lumban Pea Tambunan.

Bahkan setidaknya terdapat dua kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun namun tidak dimanfaatkan, yaitu pembangunan Unit Pembibitan Rakyat (UPR) yang tersebar di kecamatan dan desa, serta Lumbung Pangan Desa yang dibangun di sejumlah desa.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada instansi terkait, alasan klasik bahwa bangunan belum diserahterimakan menjadi alasan utama yang sebenarnya tidak masuk akal. Sementara beberapa instansi menjelaskan akan memanfaatkan bangunan dalam waktu dekat.

Namun hal yang ironis terjadi pada BBI Lumban Pea. Dinas Pertanian tetap saja menempatkan pejabat dan sejumlah staf di UPTD tersebut walaupun fasilitas tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hanya beberapa kolam yang dimanfaatkan, dan produksinya sama sekali tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Bagaimanalah Pak, asupan air untuk mengairi kolam ini tidak mencukupi,. Inilah yang menjadi permasalahan selama ini,” tandas Kepala UPTD Perikanan BBI Lumbanpea, P Sitompul ketika dijumpai di lokasi belum lama ini.

Kepala Bidang Peralatan Dinas PU Tobasa Pautan Pasaribu belum lama ini mengatakan, gedung workshop tersebut belum difungsikan karena bupati belum menyerahkan kepada mereka secara resmi, sehingga Instansi tersebut tidak berani mengoperasikan dan mengeluarkan biaya perawatan..

Sementara, Kadis Pertanian dan Perikanan Tobasa, Tua Pangaribuan mengaku dan beralasan akan berupaya untuk memanfaatkan screen house (tempat pembibitan), di UPTD Pertanian Landbow Sibarani Nasampulu.

“Bahkan sudah mulai dimanfaatkan itu dengan ditanami bawang, sedangkan satu lagi memang belum, karena itu mungkin milik Kehutanan,” kilah Tua Pangaribuan.

Anggota DPRD Toba Samosir, Usden Sianipar mengakui aset maupun gedung pemerintah saat ini banyak yang tidak berfungsi dan diduga ada yang beralih fungsi.

“Dalam waktu dekat DPRD akan membentuk Pansus untuk membahas aset Pemkab Tobasa, karena banyak tudingan aset bergerak maupun aset tak bergerak milik Pemkab Tobasa diduga sudah pindahtangankan,” terang politisi PKPI ini, Selasa (14/9/2015)

Hal senada diutarakan Ramli Aruan, mengingat kegiatan maupun proyek fisik yang selama ini dibangun banyak yang tidak tepat sasaran, tidak berfungsi, bahkan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB), sehingga DPRD memberikan rapor merah untuk tiga SKPD, yakni Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Pariwisata.

 “Khusus untuk ketiga SKPD ini, DPRD akan wanti-wanti atau ekstra hati-hati menyetujui setiap program yang akan diajukan,” ujar anggota Badan Anggaran DPRD Tobasa ini.

 Umumnya bangunan sarana prasarana pemerintah yang belum berfungsi tersebut saat ini sudah mengalami kerusakan, bahkan di sekitar lokasi sudah dipenuhi rumput berduri. (AP)

 Keterangan Foto : 

Salah satu bangunan milik Pemkab Tobasa (gedung workshop/tempat penyimpanan alat berat) yang dibangun pada tahun 2013 namun hingga saat ini tidak difungsikan.

News Feed