oleh

Rekomendasi Pansus LKPj untuk Disbudpar Simalungun Dinilai Tidak Efektif

Simalungun, BatakToday

Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Simalungun, Maha Dharma Saragih menilai rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun atas Laporan Keterangan Pertangggungjawaban (LKPj) Bupati Simalungun Tahun Anggaran 2015, untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) pada rapat paripurna yang berlangsung Rabu (10/8), tidak efektif.

Hal ini diungkapkan Maha Dharma dalam konperensi persnya di kantor PDIP Simalungun, Jalan Asahan, Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kamis (11/8).

Menurutnya, 2 poin dalam rekomendasi Pansus DPRD Simalungun untuk Disbudpar Simalungun, tidak menjelaskan secara detil tujuan rekomendasi.

Poin pertama, Pansus DPRD Simalungun meminta kepada Disbudpar supaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tujuan wisata dan melakukan peningkatan pelayanan dengan memperbaiki fasilitas wisata.

Lalu, poin kedua meminta kepada Disbudpar agar menggali potensi meningkatkan promosi wisata dalam rangka mendukung Badan Otorita Danau Toba.

“Isi rekomendasinya kurang tepat untuk Disbudpar, karena tidak menyinggung hal-hal menyangkut kebijakan pemerintah kabupaten Simalungun dalam mewujudkan destinasi Danau Toba ke depannya,” ucapnya.

Dia menjelaskan, bila Pansus meminta Disbudpar meningkatkan kunjungan wisata,  terlebih dahulu harus mengetahui objek-objek yang mengalami penurunan kunjungan wisatawan. Bila objek wisata yang mengalami penurunan berada di Kawasan Danau Toba,  Pansus dapat merekomendasikan secara sistematis, bagaimana supaya Disbudpar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mewujudkan destinasi Danau Toba.

Disamping itu, mengenai perbaikan fasilitas-fasilitas wisata, Maha Darma menilai, Pansus juga harus tahu dimana saja fasilitas yang mengalami kerusakan.

Untuk itu, perlu dilakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengetahui fasilitas-fasilitas wisata yang telah rusak, sehingga dapat merekomendasikan perbaikannya kepada Disbudpar.

“Misalnya, jika fasilitas ruas jalan objek wisata ada yang rusak, harus disebutkan dimana saja letak ruas tersebut. Jadi, banyak hal-hal  yang sangat penting menyangkut destinasi wisata Danau Toba untuk mendukung pengambilan kebijakan, sama sekali tidak dimasukkan Pansus dalam rekomendasinya  kepada Disbudpar,” ungkapnya. (EM)

Foto:

Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Simalungun Maha Dharma Saragih, dalam konperensi persnya, di Kantor DPC PDIP, Jalan Asahan Km 3,5 Nagori Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Kamis 11/8/2016 (bataktoday/em)

News Feed