Segera Tetapkan Ranperda Masyarakat Adat di Sumut dan Taput

Segera Tetapkan Ranperda Masyarakat Adat di Sumut dan Taput

550
Konsolidasi Koalisi Pendukung Masyarakat Adat untuk mendesak percepatan penetapan Ranperda Masyarakat Adat di Sumatera Utara dan Tapanuli Utara, Sekretariat Hutan Rakyat Institute (HaRI), Jalan Bunga Rinte XVI No. 16, Simpang Selayang, Medan, Selasa 5/12/2017 (ist)

Medan, BatakToday

Pimpinan sejumlah kampung dan Huta di Sumatera Timur dan Tapanuli, bersama koalisi yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Sumatera Utara (AMAN Sumut), AMAN Tano Batak, PB AMAN, Hutan Rakyat Institute (HaRI) dan Walhi Sumut, selama 2 hari, 4-5 Desember 2017, berkumpul dan untuk melakukan konsolidasi dalam rangka mendorong percepatan penetapan dan pengakuan, pemulihan dan pemenuhan hak masyarakat adat di Sumatera Utara, Tobasa dan Tapanuli Utara.

“Upaya Masyarakat Adat dengan lembaga pendukungnya di Sumatera Utara untuk mendorong percepatan penetapan, pengakuan, pemulihan dan pemenuhan hak masyarakat adat ini sudah dimulai sejak tahun 2016 di Tapanuli Utara, Tobasa dan Sumatera Utara. Selama tahun 2017, koalisi menganggap tidak banyak kemajuan yang terjadi terkait pengakuan dan penetapan Ranperda Masyarakat Adat seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar 45 yang telah di amandemen,” sebut Wina Khairina dari Hutan Rakyat Institute (HaRI) dalam relis yang diterima Bataktoday, Selasa petang (5/12/2017).

Menurut Roganda Simanjuntak, dari AMAN Tano Batak, di Kabupaten Toba Samosir telah ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Masyarakat Adat, namun belum menyentuh pada pokok substansi.

“Ranperda Masyarakat Adat ditetapkan menjadi Perda di Tobasa pada 30 November 2017. Namun substansi Perda ini masih jauh dari harapan masyarakat adat di Tobasa. Keberadaan Lembaga Adat Dalihan Natolu (LADN) yang akan dibentuk oleh pemerintah, justru menghilangkan eksistensi lembaga-lembaga adat yang sudah ada di tingkat huta (desa,-red.) dan masih berjalan hingga kini,” sebutnya tentang Perda yang baru disahkan di Kabupaten Toba Samosir.

Roganda menambahkan lagi, Perda tersebut masih sebatas pengaturan, belum sampai pada penetapan.

“Sangat disayangkan pula, Perda yang disahkan di Tobasa ini hanya berbentuk pengaturan saja tidak dengan penetapan masyarakat adat di Tobasa. Untuk itu, penting agar Perda Masyarakat Adat di Tobasa yang sudah ditetapkan ini, agar ditindaklanjuti oleh Bupati Tobasa dengan mengeluarkan Perbup/SK untuk menetapkan masyarakat adat di Tobasa yang sudah bisa membuktkan dirinya sebagai subyek,” ujar Roganda.

Baca berita terkait: AMAN Tano Batak: “Tindaklanjuti Perda dengan Penetapan dan Pengesahan Masyarakat Adat”

Tentang Ranperda di Kabupaten Tapanuli Utara, Wina Khairina dari HaRI menyebutkan, agar segera dimasukkan ke dalam Prolegda 2018.

“Sedangkan Ranperda Masyarakat Adat di Tapanuli Utara, hingga kini belum masuk ke DPRD Tapanuli Utara. Harapannya hingga akhir Desember 2017, bisa didesak masuk ke dalam Prolegda 2018, agar bisa ditindaklanjuti  proses legislasinya di tahun depan,” harap Wina Khairina.

Sementara itu di tingkat Provinsi Sumatera Utara, Harun Noeh mengatakan bahwa Ranperda yang telah diajukan bulan Nopember lalu, belum mengalami langkah maju.

“Ranperda Masyarakat Adat di Sumatera Utara, diketok palu di 28 November 2017. Setahun ini tidak banyak progres berarti yang dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Sumut. Kelambanan proses di BPPD menyebabkan konsultasi yang terselenggara belum menyentuh persoalan substansi. Apalagi model yang diusulkan koalisi ini adalah model hybrid, berupa penetapan dan tata cara pengakuan masyarakat adat,” terang Harun Noeh yang dikenal sebagai pemuka di Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI).

Mewakili PB AMAN, Arman Moehammad menyebutkan bahwa Perda Masyarakat Adat dibutuhkan sebagai solusi untuk penyelesaian konflik terkait hutan dan tanah adat yang telah berlangsung lama di berbagai tempat di Sumatera Utara.

“Perda Masyarakat Adat di Sumut akan menjadi salah satu solusi penyelesaian ratusan konflik yang terjadi selama puluhan tahun di Masyarakat Adat, terutama terkait hutan dan tanah adat. Nantinya, Perda Masyarakat Adat sangat penting sebagai salah satu ‘alat’ penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara,” terangnya.

Dalam konsolidasi yang berlangsung di Sekretariat HaRI, Jalan Bunga Rinte XVI No. 16, Simpang Selayang, Medan, Arman menegaskan, penetapan Perda akan memperkuat wewenang dan otoritas daerah dalam mendorong percepatan pembangunan.

“Momentum penetapan Perda ini semangatnya adalah memperkuat wewenang dan otoritas daerah dalam otonomi daerah. Tentunya ini bisa mendorong percepatan pembangunan di daerah, untuk bisa lebih baik. Disamping itu, pengakuan Masyarakat Adat melalui Perda Masyarakat Adat menjadi penting untuk merawat ke-Indonesia-an dan multikulturalisme lebih baik lagi,” tegas Arman Moehammad.

Sedangkan Fhilia Himasari dari Walhi Sumut mengatakan, perlu untuk melakukan desakan kepada DPRD dan Pemerintah masing-masing daerah agar segera menetapkan Ranperda Masyarakat Adat, untuk kemudian ditetapkan sebagai Perda.

“Koalisi ini menganggap penting untuk mendesak DPRD dan Pemerintah, baik di Sumatera Utara maupun di Tapanuli Utara, agar segera menetapkan dua Ranperda ini, bisa ketok palu di tahun 2018 menjadi Perda, sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak bagi Masyarakat Adat Sumatera Utara,” tandasnya. (rel/ajvg)