oleh

Sejumlah Guru di Humbahas Terganjal SK Bupati untuk Mendapatkan NUPTK

Dolok Sanggul, BatakToday

Pengurusan nomor unit pendidik tenaga kependidikan (NUPTK) sejumlah tenaga pendidik yang bekerja di sekolah milik pemerintah terganjal surat keputusan (SK) kepala daerah.

“SK Bupati tentang pengangkatan tenaga honorer kependidikan hingga saat ini belum ada. Sehingga, para guru yang sudah mengabdi 5-7 tahun di sekolah negeri belum bisa mendapatkan NUPTK,” jelas salahsatu guru SMK Negeri 1 Dolok Sanggul, Megawani Sihotang kepada sejumlah awak media di Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas, Senin (23/11/) kemarin.
Menurutnya, NUPTK merupakan legalisasi bagi mereka sebagai tenaga pendidik. Demikian juga untuk mendapatkan tambahan honor dari pemerintah, tenaga pendidik harus memiliki NUPTK.

Ibu dua anak ini menjelaskan, sejak tahun 2010 lalu dirinya telah mengabdikan diri di SMK Negeri 1 Dolok Sanggul sebagai tenaga pengajar. Namun hingga saat ini, gaji atau honor yang dia terima tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan untuk kebutuhan sendiri pun menurutnya tidak mencukupi.

“Sejak, tahun 2010 lalu saya sudah mengabdi sebagai tenaga pengajar. Tapi apa mau dikata, gaji yang saya dapatkan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Untuk saya sendiri saja pun tidak cukup, boro-boro dipakai untuk kebutuhan hidup keluarga,” jelas mantan mahasiswi FKIP Universitas HKBP Nommensen Pematang Siantar ini.

Keluhan serupa dikemukakan RN, rekan Megawarni yang telah mengabdi 7 tahun sebagai tenaga pendidik. Dia  mengatakan, untuk mendapatkan NUPTK, harus bersabar dan berharap perhatian pemerintah.

“Kita belum tahu kapan kita mendapatkan NUPTK. Kita hanya bisa bersabar dan berharap perhatian pemerintah,” tukasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Humbahas, Manaek Hutasoit saat dimintai tanggapannya mengatakan, prihatin kepada tenaga pendidik yang belum mendapatkan NUPTK.

Untuk mendapatkan hak-haknya, politisi Partai Golkar itu berharap, agar pemerintah memperhatikan nasib tenaga kependidikan yang belum mendapatkan NUPTK.

“Kalau sudah mengabdi 5-7 tahun, sudah selayaknya tenaga kependidikan itu mendapatkan NUPTK, agar mereka mendapatkan hak yang sewajarnya,” kata Manaek.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Humbahas Parlindungan Hutasoit kepada wartawan membenarkan, dalam kepengurusan NUPTK salahsatu syarat harus memiliki SK kepala daerah.

“Namun sejauh ini, SK kepala daerah belum ada untuk pengangkatan honorer kependidikan,” terangnya. (FT)

News Feed