oleh

Sekber RA Sumut: Kawal Perpres Reforma Agraria dan Selesaikan Konflik Pertanahan

Medan, BatakToday

Reforma Agraria merupakan program prioritas dalam Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK. Program tersebut menghendaki 9 juta hektar tanah sebagai objek reforma agraria. Namun dalam prakteknya belum menggambarkan reforma agraria yang menyelesaikan persoalan pertanahan selama ini. Reforma agraria sejatinya bertujuan untuk merombak ketimpangan struktur agraria dan melakukan redistribusi lahan kepada rakyat yang benar-benar membutuhkan tanah, bukan sekedar bagi-bagi sertifikat seperti yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.

Di Sumatera Utara, berdasarkan catatan Hutan Rakyat Institute (HaRI), ada 106 kelompok masyarakat yang sampai saat ini  masih berkonflik dengan perkebunan maupun perusahaan hutan tanaman industri, dengan luasan mencapai 346,648 hektar. Di sekitaran Kota Medan, lahan HGU PTPN II dan eks-HGU PTPN II selama ini adalah objek konflik agraria yang tak kunjung selesai dan menjadi areal konflik terbesar dengan melibatkan berbagai aktor baik antara kelompok-kelompok masyarakat, pengusaha real estate, dan bahkan mafia tanah. Sepanjang tahun 2013-2017 terjadi setidaknya 53 kasus konflik agraria di areal eks-HGU PTPN II. (data KontraS Sumut 2017).

Di dataran tinggi Sumatera Utara, Perampasan tanah-tanah adat masih terjadi hingga saat ini. Ambil contoh seperti yang dialami Masyarakat adat Matio di Toba Samosir, masyarakat adat Oppu Bolus dan Oppu Ronggur Simanjuntak, Masyarakat adat Onan Harbangan, Tornauli, di Tapanuli Utara, Masyarakat adat Nagahulambu dan Sihaporas di Simalungun, dan lain sebagainya sampai saat ini adalah korban dari perampasan wilayah adat oleh Perusahaan Swasta dan Negara.

Terbitnya Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam mengatasi persoalan konflik agraria, khususnya di Sumatera Utara. Berbagai catatan kritis seperti minimnya pelibatan masyarakat sipil sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan reforma agraria rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengakses tanah-tanah yang menjadi objek reforma agraria. Apalagi dalam perpres ini menghendaki badan hukum sebagai salah satu subjek yang bisa memperoleh redistribusi tanah. Di daerah urban seperti Medan, tentu ini akan menjadi peluang bagi pemilik modal untuk mengakses redistribusi tanah melalui badan hukum untuk mengembangkan bisnisnya dan mengakumulasi keuntungannya dengan membangun kawasan bisnis, perbelanjaan, real estate dan lain sebagainya.

Disisi lain, Tim pelaksana reforma agraria yang terdiri dari gabungan beberapa kementerian/lembaga justru potensial menyulitkan proses koordinasi, komunikasi, dan ketidakfokusan yang diakibatkan kerja-kerja lain di masing-masing sektor. Dalam berbagai kasus konflik agraria, masing-masing Kementerian memiliki aturan tersendiri terkait agraria.

Akibatnya, penyelesaian konflik agraria memiliki banyak “pintu penyelesaian” yang justru membingungkan. Belum lagi persoalan tanah masyarakat adat belum teratasi dengan PERPRES 86 TAHUN 2018, hal ini berpotensi menimbulkan konflik antara wilayah adat Rakyat Penunggu dan wilayah yang diklaim sebagai garapan oleh masyarakat penggarap (objek TORA), misalnya di wilayah Eks-HGU PTPN II di Sumatera Utara.

Atas kondisi ini, sejumlah institusi masyarakat adat, kelompok tani dan berbagai elemen organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara sepakat membentuk Sekretariat Bersama Reforma Agraria (SEKBER RA) Sumatera Utara, sebagai bentuk komitmen dalam mengawal Perpres 86 dan berbagai persoalan agraria di Sumatera Utara. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang diselenggarakan SEKBER RA Sumatera Utara yang diselenggarakan di Kantor WALHI Sumut, Jl. Dr Mansyur III St. Block C No. 16 A, Medan, Kamis petang (8/11/2018).

SEKBER RA menyebutkan, bahwa berkaca pada pengalaman sebelumnya, kebijakan-kebijakan tentang agraria yang diharapkan menyelesaikan persoalan konflik agraria justru memperumit persoalan dan menjadi areal konflik baru. Dalam melakukan penyelenggaran reforma agraria, pelibatan masyarakat sipil secara langsung mutlak diperlukan. Namun hingga hampir dua bulan sejak Perpres 86 diterbitkan, pola keterlibatan masyarakat dalam memberikan usulan rekomendasi terkait objek TORA, maupun keterlibatan sebagai anggota Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), sama sekali belum dilakukan.

Disebutkan juga, bahwa yang paling paham bagaimana ketidakadilan akibat ketimpangan struktur agraria adalah masyarakat. Dengan tidak melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjalankan amanat Perpres 86, sama dengan menjauhkan tujuan dari Reforma Agraria itu sendiri.

SEKBER RA mendesak Gubernur Sumatera Utara sebagai ketua GTRA provinsi untuk segera melibatkan masyarakat sipil dalam pelaksanaan Perpres 86 Tahun 2018 di Sumatera Utara. Keseriusan dan komitmen Gubernur dalam menyelesaikan persoalan agraria bisa diuji dari bagaimana transparansi, profesionalitas dan pelibatan masyarakat dalam pengusulan TORA, dan keterlibatan masyarakat sebagai sebagai Tim GTRA di masing-masing kabupaten kota. (rel/ajvg)

News Feed