oleh

Sekjen KPA: Kami Menunggu Realisasi Reforma Agraria Sejati

Jakarta, BatakToday

Pada pembukaan acara Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018 di Istana Negara, Jakarta, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, dalam sambutannya sebagai ketua panitia nasional acara ini, meminta Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan reforma agraria, Kamis (20/9/2018).

Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018, akan diselenggarakan di Bandung. Dimulai bersamaan dengan peringatan Hari Tani Nasional, 24 September sampai dengan 27 September 2018.

Dalam sambutannya, sebagaimana dilansir dari relis pers di situs resmi KPA, Dewi Kartika juga menyampaikan dukungan untuk Presiden, untuk segera mengeluarkan keputusan politik demi penyelesaian konflik agraria di seluruh di Tanah Air.

“Perkenankan kami, menyampaikan rasa prihatin yang mendalam mengenai perampasan tanah yang memicu konflik-konflik agraria di lapangan, yang hingga kini belum tersentuh oleh agenda reforma agraria. Ada jutaan jiwa petani, masyarakat adat dan nelayan yang menjadi korban konflik agraria. Kami menanti Perpres Reforma Agraria untuk segera ditandatangi oleh Bapak Presiden, dan kami mendukung Bapak Presiden untuk sesegera mungkin mengeluarkan keputusan politik bagi penyelesaian konflik agraria di seluruh di Tanah Air. Sekaligus memastikan pendekatan-pendekatan keamanan, yang bersifat mengkriminalkan dan represif kepada masyarakat di wilayah konflik, di desa-desa, di kampung, dapat segera dihentikan,” demikian Dewi menyebutkan, sebagaimana dilansir dari relis pers di situs resmi KPA.

Juga disinggung tentang redistribusi lahan terlantar dan bekas HGU yang telah habis masa berlakunya.

“Kami menantikan realisasi redistribusi tanah atas tanah-tanah terlantar, tanah bekas Hak Guna Usaha yang telah habis masa berlakunya, tanah perkebunan BUMN yang berupa garapan rakyat, perkampungan dan tanah dalam kawasan hutan negara, yang berupa permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, tanah sawah dan ladang, tambak dan lahan penggembalaan rakyat,” ujarnya.

Dewi juga menegaskan agar Presiden Joko Widodo merealisasikan reforma agraria.

“Bapak Presiden, kami menunggu realisasi reforma agraria sejati,” ujarnya sebelum mengakhiri sambutannya.

Sambutan selengkapnya, baca: Sambutan Ketua Panitia Nasional Global Land Forum (GLF) dalam Pembukaan Rembuk Nasional RAPS dan Soft Opening GLF

Selain perwakilan peserta dan panitia Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Baca berita terkait: Distribusi Lahan untuk Keadilan

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) didirikan 24 September 1994 di Jakarta, dan disahkan pada 10 Desember 1995, dalam Musyawarah Nasional I di Bandung. KPA merupakan organisasi gerakan rakyat independen, yang bertujuan untuk memperjuangkan terciptanya sistem agraria yang adil, dan menjamin pemerataan pengalokasian sumber-sumber agraria bagi seluruh rakyat Indonesia, jaminan kepemilikan, penguasaan dan pemakaian sumber-sumber agraria bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat, serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat miskin.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) beranggotakan 153 organisasi, dengan rincian 85 organisasi rakyat dan 68 organisasi non-pemerintah. Secara aktif terlibat dalam perjuangan penggalangan solidaritas nasional dan front/aliansi perjuangan internasional untuk Reforma Agraria Sejati. Informasi selengkapnya tentang Konsorsium Pembaruan Agraria dapat dilihat di http://kpa.or.id. (rel/ajvg)

News Feed