oleh

Selidiki Indikasi Korupsi PD PAUS, Kejari Siantar Pastikan Panggil Dirut

Pematangsiantar, BatakToday-

Penyelidikan terhadap indikasi tindak pidana korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) milik Pemko Pematangsiantar sedang dalam tahap penyelidikan di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar.

“Ada indikasi tindak pidana korupsi.” demikian Ondo Mulatua P Purba, Kasi Pidsus Kejari Pematangsiantar yang baru, mengawali pembicaraan dengan BatakToday di ruang kerjanya, Kamis (5/11).

Pada Selasa (3/11) telah dilangsungkan pemeriksaan terhadap ketiga direktur PD PAUS. Masing-masing, Drs Pintalius Waruwu Direktur Umum dan Keuangan, Elkananda Shah SE Direktur Perencanaan dan Sumber Daya Manusia Ir. Jan Romarsen Saragih Direktur Produksi dan Operasional.

Pemeriksaan yang dilakukan masih sebatas memperoleh keterangan dan data terkait dengan tentang pendirian PD PAUS, AD/ART, dokumen pendirian perusahaan, dan rencana kegiatan perusahaan. Juga diperoleh keterangan tentang dana penyertaan modal pihak Pemko sebesar Rp 9 Miliar, yang dianggarkan sebesar Rp 4 miliar pada APBD 2014 dan Rp 5 miliar pada APBD 2015.

Dari penyelidikan ini diperoleh keterangan bahwa PD PAUS telah menerima setoran penyertaan modal Pemko sebesar Rp 9 miliar sesuai APBD 2014 dan 2015. Ondo MP Purba menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan lanjutan dalam waktu dekat, direktur terkait diminta mempersiapkan data-data dan laporan tentang penggunaan dana yang diperoleh dari penyertaan modal tersebut.

Ketika BatakToday bertanya soal pemanggilan Direktur Utama PD PAUS, Ondo MP memastikan bahwa mereka akan melakukan pemanggilan.

“Pasti, pasti kita panggil lah. Belum kita jadwalkan, tapi sudah masuk di dalam agenda untuk pemanggilan, kita kumpulkan data-data secukupnya.” tegasnya.

Dilanjutkannya lagi, bahwa dana yang sudah diterima dari penyertaan modal Pemko akan menjadi objek penyelidikan pada tahap awal. Dana Rp 9 miliar sudah dipergunakan, tapi penggunaannya belum diketahui pasti. Pembangunan Pasar Melanthon Siregar juga menjadi objek penyelidikan.

Terhentinya pembangunan Pasar Melanthon yang sudah dimulai pada April 2015, penting untuk diselidiki. Mengapa tidak ada kemajuan lagi dalam proses pembangunannya, apakah karena ketidakadaan dana, atau masalah dari pihak kontraktor, akan termasuk dalam penyelidikan.

Terkait panjar yang sudah dibayarkan pembeli kios, sekitar 7 miliar, berbeda pos dengan penyertaan modal Pemko. Namun tetap akan menjadi objek penyelidikan, karena itu juga menyangkut keuangan perusahaan daerah.

Sementara mengenai kedua bendahara PD PAUS, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang tidak memenuhi panggilan untuk proses penyelidikan kali ini, Ondo MP mengatakan, “Kita sudah layangkan surat panggilan kedua. Kedua bendahara tidak hadir dengan alasan yang satu sakit dan yang satu lagi membawa keluarganya berobat ke Penang. Pemberitahuannya disampaikan kepada kita, mereka ada ijin dari Direktur (PD. PAUS, red).”, dijelaskan Ondo MP Purba.

Kasi Pidsus Kejari Siantar juga menjelaskan, nantinya setelah proses pengumpulan bahan dan keterangan dalam penyelidikan dianggap memadai, Kejari akan melaksanakan gelar perkara. Target utama pada tahap penyelidikan ini untuk mendapatkan keterangan dan data-data yang valid. Sehingga pada gelar perkara dapat disimpulkan apakah ada atau tidak indikasi tindak pidana. “Dari kesimpulan pada gelar perkara barulah dapat ditetapkan apakah akan dilanjutkan ke tingkat penyidikan.”, demikian diuraikannya.

Saat BatakToday kembali mempertanyakan tentang ketidakhadiran kedua bendahara untuk memenuhi panggilan dalam pemeriksaan ini.

“Kita panggil ulang. Kita harapkan jangan sampai pemanggilan ketiga, untuk itu kita minta mereka untuk bekerjasama. Kalau tidak datang sampai berkali-kali, ada dalam undang-undang, itu dianggap menghalang-halangi penyelidikan. Baru kita panggil paksa.” tegasnya.

BatakToday mempertanyakan apakah hanya kelima orang tersebut yang dipanggil untuk penyelidikan. Ondo MP mengatakan bahwa Kabid. Akuntansi DPPKAD Kota Pematangsiantar (Viktor Pardosi, red) juga telah dipanggil untuk memberikan keterangan tentang kucuran dana penyertaan modal kepada PD PAUS. Dari hasil pemeriksaan ini dipastikan bahwa Pemko melalui DPPKAD sudah menyetor penyertaan modal sebesar Rp 9 miliar, dalam dua tahun anggaran. Hal ini ditunjukkan melalui SP2D pada APBD TA. 2014 dan 2015.

Informasi yang diperoleh BatakToday dari sumber lain menyebutkan bahwa Rp 5 miliar yang disetor ke rekening PD PAUS sebagai penyertaan modal Pemko Siantar, telah dijadikan sebagai jaminan pinjaman ke Bank Tabungan Negara (Bank BTN) tanpa pernah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas PD PAUS.

Kasi Pidsus Baru Berkomitmen untuk Menuntaskan Kasus Lama

Kasi Pidsus Kejari Pematangsiantar yang baru, Ondo Mulatua P Purba berkomitmen menuntaskan kasus korupsi yang ada di Pematangsiantar. Ia menegaskan bahwa tindak Pidana Khusus perlu ditangani secara serius dan itu merupakan misi utama yang di berikan oleh Kajari kepadanya.

Menurut Ondo MP ia mendapat ”PR” peninggalan Kasi Pidsus yang lama, yaitu masalah “tembok” RSUD Djasamen Saragih. Kasus tersebut sudah sampai ke tahap penyidikan, tetapi terkendala di pengitungan kerugian Negara.

“ Dan sesuai dengan amanat dari pimpinan (Kajari, red), kasus itu harus tuntas dan akan diupayakan semaksimal mungkin untuk sampai ke persidangan“ tegasnya mengakhiri. (AT/EM/AJVG)

Keterangan Gambar: Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Ondo Marulitua P Purba (3/11)

News Feed