oleh

Semoga Kebenaran dan Keadilan Tidak Ditelan Ikan Keramba

Oleh: Arif JV Girsang*)

Langit di atas Danau Toba berawan, ketika pagi ini penulis dalam perjalanan dari Kota Siantar ke Kota Balige, menuju Pengadilan Negeri Balige, untuk mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan putusan untuk terdakwa Sahat S Gurning, dalam kasus dugaan penistaan lambang negara, yang disebut juga Kasus Pancagila.

Dalam dua pemberitaan di BatakToday yang terakhir, keduanya tentang ‘masalah’ hukum di Kabupaten Toba Samosir. Sebelum berita tentang ‘Ulang Tahun’ Kasus Pancagila yang jatuh pada hari ini, diturunkan berita tentang kasus hukum yang menimpa Kelompok Tani Meranti Timur (Ketanratim). Keduanya kasus hukum di Toba Samosir, tetapi kasus Ketanratim telah mendapat putusan di pengadilan tingkat pertama, di PN Balige, 14 Februari 2017 lalu.

Dalam kasus Ketanratim, akhirnya terungkap alam Rapat Dengar Pendapat di Komisi A DPRD Sumut, bahwa apa yang didakwakan, yaitu penyerobotan, pengrusakan dan pembakaran hutan Suaka Margasatwa Dolok Surungan adalah ‘cerita bohong’ dari pelapor. Petani di Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, menggarap lahan yang sesungguhnya bukan hutan, melainkan bekas kebun sawit yang telah ditinggalkan. Tidak benar bila dikatakan mereka merusak dan membakar hutan. Tapi sekarang, 10 orang petani Ketanratim, Gompar dkk, masih meringkuk dalam menjalani hukuman, dititipkan di Rutan Balige.

Kemudian, Kasus Pancagila, Sahat S Gurning didakwa menista lambang negara. Dia melawan, “Yang saya tendang dalam gambar yang diposting itu bukan lambang negara. Saya tahu itu bukan lambang negara, makanya berani menendang. Yang mengatakan itu lambang negara, harus belajar Lambang Negara yang sesungguhnya, yang diatur oleh Undang-Undang,” demikian ‘teriakan’ Sahat S Gurning.

Tak kurang dua institusi penegak hukum yang terlibat dalam proses hukum Kasus Pancagila, diminta oleh Sahat S Gurning untuk ‘belajar’ lagi, gambar burung yang bagaimana sebenarnya yang ditetapkan sebagai Lambang Negara Republik Indonesia.

Sahat S Gurning, sederhananya, meminta kedua institusi itu belajar berhitung berapa bulu yang terdapat pada sayap Garuda Pancasila. Dan dia bermohon, jika dinyatakan bersalah oleh majelis Hakim dalam perkara ini, agar kedua institusi itu, Kejaksaan dan Kepolisian, mengganti gambar lambang negara di lingkungan kerja mereka. Menggantinya dengan ganbar yang ‘sebangun’ dengan gambar yang dia tendang, yang terpampang di dinding penahan tanah di sebuah tempat di kawasan Pintu Pohan, Toba Samosir.

Melihat kedua kasus di atas, terlihat sesuatu yang tidak jelas, yaitu Kasus Ketanratim, dimana 10 orang petani dihukum atas apa yang tidak mereka lakukan seperti dalam dakwaan dan tuntutan, yaitu menyerobot, merusak, dan membakar hutan, yang tak pernah ada di hadapan mereka.

Dan dalam Kasus Pancagila, Sahat S Gurning dijadikan tersangka, kemudian menjadi terdakwa, oleh sesuatu yang nyata ada di depan mata tetapi bukan ‘objek’ yang sesungguhnya. Yang ditendang Sahat S Gurning, dipastikan bukan lah lambang negara yang sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang. Sampai-sampai Sahat S Gurning berani meminta institusi yang ‘mengantarkan’nya ke depan Majelis Hakim untuk mengganti gambar di lingkungan kerja masing-masing.

Saat ini, putusan untuk Kasus Pancagila belum ditetapkan Majelis Hakim, Sahat S Gurning masih status terdakwa. Sepuluh petani Meranti Timur, saat ini sebagai terpidana, barangkali sedang menekuni pelajaran tentang hukum, kebenaran dan keadilan dalam rumah tahanan Negara.

Ketika akan mengakhiri tulisan ini, di hadapan penulis terpampang pemandangan Danau Toba, dipandang dari Panatapan Sibaganding-Parapat. Ada air danau, ada bukit, ada Kota Parapat, ada pohon, ada keramba, dan ada awan di atas danau. Ada juga angin, yang barangkali datang dari arah Balige, dari halaman belakang Pengadilan Negeri Balige, yang bertetangga dengan Kejaksaan Negeri Balige.

Penulis juga melihat pemandangan keramba jaring apung (KJA) di teluk Sibaganding, entah ikan apa isinya, entah apa makanan ikannya, tidak jelas. Demikian juga Penulis memandang proses penegakan hukum di Toba Samosir, atas dua kasus terdebut di atas.

Tidak jelas antara yang diartikan sebagai hutan, dengan bekas perkebunan sawit yang ditinggalkan penggundul hutan sebelumnya. Antara gambar burung yang bukan lambang negara yang sebenarnya dengan Lambang Negara yang diatur oleh hukum dan perundang-undangan.

Walau angin di Panatapan Sibaganding jauh dari aroma tak sedap yang sering terhirup jika berada di kawasan Sosor Ladang, Parmaksian, hingga Porsea sekitarnya, yaitu aroma yang berasal dari pabrik pengolahan pulp milik PT. Toba Pulp Lestari Tbk, oleh kedua kasus yang disebutkan di atas, penulis mencium aroma tak sedap bertiup dari proses hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan di Toba Samosir saat ini.

Semoga kebenaran dan keadilan dari Toba Samosir tidak hanyut ke Parapat, dan kemudian habis ditelan ikan dalam keramba di teluk Sibaganding…

*) Penulis adalah pemerhati sosial budaya dan hukum, khususnya di  Kawasan Danau Toba

News Feed