oleh

Sengketa Lahan Meranti Timur, Komisi A DPRDSU: “Sampah Diberi Tempat, Apalagi Manusia!”

Balige, BatakToday

Sebagai lanjutan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRDSU Medan pada tanggal 4 April 2017 yang lalu, Komisi A DPRD Sumatera Utara dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Toba Samosir, melakukan pertemuan dengan Pemkab Tobasa, Kelompok Tani Meranti Timur (Ketanratim), Serikat Tani Sejahtera Indonesia (SETASI), BKSDA Sumut, BPN Tobasa, dan Dinas  Lingkungan Hidup Tobasa, untuk membahas langkah-langkah penyelesaian sengketa lahan antara Ketanratim serta SETASI dengan pihak BKSDA Sumut, bertempat di Aula Kantor Bupati Tobasa, Selasa (09/05/2017), pagi hingga siang harinya.

Berbeda dengan suasana saat RDP di Gedung DPRDSU, kali ini sejumlah petani anggota Ketanratim, Gompar dkk yang ‘baru keluar’ minggu sebelumnya setelah menjalani 8 bulan hukuman di rumah tahanan Balige, setelah divonis masing-masing 6 bulan penjara, denda Rp 50 juta, subsidair 2 bulan penjara, sebagai ‘hasil’ dari pengaduan BKSDA Sumut yang melaporkan  petani sebagai penyerobot-perusak-pembakar Hutan Suaka Margasatwa Dolok Surungan.

Dalam pertemuan yang dihadiri Ketua Komisi A DPRD Sumut FL Fernando Simanjuntak dan Syamsul Qodri Marpaung Lc (Wakil Ketua), serta beberapa anggota lainnya, yaitu Brillian Moktar, Hanafiah Harahap,  Fanatona Waruru, dan Delmeria, para anggota dewan Sumut ini mengingatkan agar para pihak mengedepankan rasa keadilan dalam menyelesaikan sengketa lahan di hutan SM Dolok Surungan.

Syamsul Qodri Marpaung sangat menyesalkan terhukumnya 10 petani dari Ketanratim. Padahal, selama 15 tahun pengusaha perkebunan sawit yang melakukan pembalakan hutan di lahan yang sama dengan yang diusahai petani Ketanratim saat ini, tidak tersentuh hukum.

Baca berita terkait: Komisi A DPRDSU: BKSDA Segera Laporkan Perusak Hutan Meranti Timur yang…

“Tindak itu pengusaha yang sebelumnya melakukan penggundulan hutan, kemudian menjadikannya perkebunan sawit. Jauh-jauh hari masyarakat melihat para pengusaha masuk, mengambil kayu dan menjadikannya perkebunan. Lantas setelah ditinggalkan, petani kembali menanami lahan yang menurut mereka tanah leluhurnya. Mereka ini masuk hanya untuk hidup, untuk menyekolahkan anak-anaknya, jangan lantas mereka yang dipenjarakan. Itu pengusaha yang lebih dulu menggundul hutan dan 15 belas tahunan menikmati hasil tahun tidak dipa-apakan. Harus ada rasa keadilan…!” demikian Syamsul menyampaikan dengan nada tinggi, setelah membeberkan nama-nama pengusaha tersebut dan meminta Polres Tobasa untuk segera mengambil tindakan terhadap mereka.

Baca berita terkait: Gompar dkk Korban Kelamnya Sejarah Kehutanan Indonesia

Ketua Komisi A, Fernando Simanjuntak dalam pertemuan ini meminta agar pemerintah, baik Pemkab, BKSDA, maupun institusi hukum yaitu Polres Tobasa tidak hanya berpegang pada aspek legal formal misalnya SK Menteri terkait dengan kehutanan.

“Masyarakat secara turun temurun telah terlebih dulu ada di kawasan ini. Negara ada kemudian, demikian juga dengan segala aturan hukum. SK Menteri, contohnya SK 44, tidak serta merta menghilangkan hak-hak masyarakat kawasan, harus dilihat dari sisi manusianya. Harus menjadi pertimbangan dalam melakukan tindakan hukum, lakukan pendekatan kecuali tindakan yang jelas-jelas merupakan pidana, jangan ada lagi yang terpenjarakan karena sengketa lahan, cukup terjadi kepada 10 petani Meranti Timur. Mereka manusia yang perlu tempat untuk hidup. Sedangkan sampah diberikan tempatnya, apalagi manusia!” tegas Fernando, disambut tepuk tangan warga Meranti Timur.

Anggota Kelompok Tani Meranti Timur, beserta kerabat dan penasehat hukumnya, merayakan hari kebebasan di Pantai Lumban Bulbul, Balige, Minggu 07/05/2017 (Foto: Robin)
Anggota Kelompok Tani Meranti Timur, beserta kerabat dan penasehat hukumnya, merayakan hari kebebasan di Pantai Lumban Bulbul, Balige, Minggu 07/05/2017 (Foto: Robin)

Anggota Komisi A juga mengingatkan kepada Kapolres Tobasa yang baru, AKBP Alvianus Laoli, agar di masa yang akan datang memperlakukan para petani dari Meranti Timur, maupun petani atau masyarakat lainnya yang bersengketa lahan lainnya, dengan manusiawi.

Sebelumnya dari BKSDA Sumut memberikan beberapa solusi untuk permasalahan yang ada. Salah satunya Perhutanan Sosial, dimana masyarakat yang bertetangga dengan hutan suaka margasatwa atau hutan konservasi tetap menempati dan mengelola kawasan hutan, dengan catatan melakukan penanaman pohon atau tanaman keras, tetapi lahan tersebut tetap terdaftar sebagai kawasan hutan konservasi dalam peta kehutanan. BKSDA juga menawarkan beberapa alternatif dan pendampingan, yang juga merupakan program peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Marihot Gultom dari SETASI dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa mereka berupaya menguasai lahan itu untuk tempat mencari nafkah, untuk bisa makan, dan kalau bisa menyekolahkan anak. Dia juga kembali menyoal mengapa pengusaha bisa tetapi masyarakat desa tidak bisa.

“Tujuan kami berjuang menguasai lahan itu, bukan untuk kaya, tetapi untuk makan, dan syukur kalau bisa menyekolahkan anak. Lantas mengapa pengusaha yang sebelumnya dibiarkan, bahkan setelah menggunduli hutan, tetapi kami rakyat kecil tidak? Dimanakah keadilan untuk Bangsa ini?” dan dia juga menerangkan bahwa orang-orang tua mereka telah menempati areal itu sejak tahun 1922 sebelum Negara berdiri.

Advokat Kirno Siallagan SH, warga Pintu Pohan yang berkantor di Balige, dan selama ini mendampingi anggota Ketanratim untuk menghadapi permasalahan hukum yang menimpa mereka, menyebutkan bahwa penetapan peta suatu kawasan harus melalui tahapan-tahapan dan berita acara penetapan batas-batas hutan serta harus dilengkapi dengan patok-patok batas kawasan tesebut.

“Kelompok Tani Meranti Timur hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk kaya. Yang saya mau soroti, BKSDA Sumut begitu mudahnya mengadukan masyarakat tani Meranti Timur ke Polda Sumatera Utara, dan menyatakan bahwa saudara-saudara dari Ketanratim melakukan pengrusakan hutan di Sigalapang, Meranti Timur. Dan dengan serta merta pula kapolres yang lama, Jidin Siagian, memerintahkan membuat peta, sehingga daerah yang diusahai saudara-saudara dari Ketanratim menjadi dikatakan kawasan hutan Suaka Margasatwa Dolok Surungan. Dengan mudahnya dia membuat koordinat-koordinat batas, tanpa diketahui masyarakat sekitar, yaitu saudara-saudara saya ini. Dan dengan mudahnya membuat mereka penghuni hotel prodeo di rumah tahanan Balige. Kalau dikatakan titik-titik koordinat batas itu sudah sejak zaman Belanda, padahal kalau kita simak dengan baik, apakah SK tentang kehutanan yang ada, itu tidak jelas. Tidak ada patok-patok di ada di sana patok-patok yang menyatakan itu hutan suaka margasatwa. Senuanya itu masih tentang kedudukan, belum mengenai tapal batas. Kalau kita kembali kepada peraturan, penetapan tapal batas hutan melalui tahapan-tahapan dan dengan berita acara penetapan batas-batas hutan serta harus dilengkapi dengan patok-patok batas kawasan tesebut. Sekarang di Sigalapang itu, tidak ada patok-patok, tidak ada tapal batas yang jelas. Sungguh ironis, begitu mudahnya membuat saudara-saudara saya ini menjadi penghuni penjara selama 8 bulan. Untuk itu, kepada BKSDA, ke depannya, agar menjalani proses penetapan sesuai dengan peraturan. Jangan sampai terulang lagi, begitu mudahnya membuat orang masuk penjara,” pinta Kirno.

Baca juga berita: BKSDA Sumut Beri “Kesaksian Palsu”, Petani Meranti Timur Masuk Penjara

Kirno juga menyanggah apa yang diekspos dalam pertemuan itu, bahwa masyarakat Sigalapang mengklaim luas lahan desa 5000-an hektar, karena itu adalah luas Desa Meranti Timur. Yang diperjuangkan adalah lahan seluas 900 hektar yang  telah diusahai oleh leluhur mereka, dan meminta agar sengketa lahan di Desa Meranti Timur diselesaikan sesegeranya.

Dalam pertemuan ini, Gompar Sarumpaet, pengurus Ketanratim yang turut menghuni penjara akibat dari sengketa lahan di desanya, bebas setelah menjalani hukuman pada hari Minggu, 7 Mei 2017, dalam pertemuan ini meyampaikan ‘curahan hati’nya, yang juga menurutnya sebagai gambaran perasaan Ketanratim.

Pada intinya Gompar menyebutkan kejemuan dan ketidakpercayaan kepada pihak keamanan dan penegak hukum, maupun kepada DPRD dan Pemkab Tobasa atas situasi yang mereka alami hingga saat itu. Namun dia menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan peran Komisi A DPRDSU yang menurutnya membuka kembali harapan mereka untuk memperjuangkan tanah leluhurnya.

“Hidup atau mati, akan mempertahankan tanah adat Sigalapang!” tegas Gompar.

Baca berita: Dusun Sigalapang Meranti Timur: “Kelompok Tani vs Margasatwa”

Bupati Tobasa, Darwin Siagian menganjurkan agar dilakukan pengukuran lahan kembali, untuk menetakan tapal batas kawasan hutan yang sebenarnya.

Akhirnya, dari rencana sebelumnya untuk melakukan peninjauan lapangan ke Dusun Sigalapang, Desa Meranti Timur, pada hari itu ditunda oleh keterbasan waktu, dan direncanakan untuk dilaksanakan pada hari Selasa depan (24/05/2017). (ajvg)

18-05 Hari ke-522 large

News Feed