oleh

Sepuluh Koptan Tobasa Dapat Bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian

Tobasa, BatakToday-

Kementerian Pertanian terus menggencarkan bantuan bagi para petani di daerah untuk mencapai target kedaulatan pangan di tahun 2017. Hingga September 2015, berbagai bantuan telah disalurkan kepada petani. Bantuan tersebut berupa pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan).

Hal yang sama terjadi di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara. Belum lama ini Dinas Pertanian Tobasa melalui Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan alsintan untuk peningkatan produksi pertanian di Tobasa.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Tobasa melalui Kepala Seksi Bina Usaha Tani, Leilan boru Siregar, kepada BatakToday belum lama ini di ruang kerjanya nya.

1.Bangunan tempat mesin penggiling padi di Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige dalam proses pelaksanaan.
1. Bangunan tempat mesin penggiling padi di Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige dalam proses pelaksanaan.

Dikatakannya, ada dua jenis bantuan yang diberikan Kementerian Pertanian Melalui Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara, yakni 5 unit mesin pemotong padi mini (mini combine harvester) dan 5 unit mesin penggiling padi (rest milling unit) plus gedungnya.

Lima kelompok tani (poktan) penerima bantuan mesin pemotong padi mini (mini combine harvester) yakni Poktan Kartini Desa Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan, Poktan Parmanukan Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan, Poktan Parlombuan Desa Matio Kecamatan Balige, Poktan Nauli Desa Tambunan Sunge Kecamatan Balige, dan Poktan Tamba Desa Hutanamora Kecamatan Balige.

Sedang penerima bantuan mesin penggiling padi (rest milling unit) plus gedungnya, yakni Poktan Ponji Desa Matio Kecamatan Balige, Poktan Sihobo Desa Bonandolok Tiga Kecamatan Balige, Poktan Saroha Desa Hutagaol Peatalun Kecamatan Balige, Poktan Peatoru Huta Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige, dan Poktan Sitamba Desa Gurgur Aek Raja Kecamatan Tampahan.

Ketika BatakToday menanyakan perihal besaran anggaran yang dialokasikan untuk bantuan tersebut, Leilan menyatakan tidak mengetahuinya, karena bantuan tersebut dari propinsi dan anggarannya dari APBN 2015. “Kami tidak tahu berapa anggaran per unitnya, karena bantuan itu langsung diterima melalui Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara,” katanya seraya menjelaskan bahwa dalam hal ini pihaknya hanya sebagai penerima dan penyalur bantuan saja.

Lanjut Leilan, bantuan mesin pemotong padi tersebut sudah diserahkan kepada masing-masing kelompok tani, sedangkan bantuan mesin penggiling padi dalam tahap pengerjaan bangunan tempat mesin tersebut dioperasikan. “Kelompok tani penerima bantuan tersebut ditetapkan atas dasar usulan dari masing-masing kelompok tani yang telah disampaikan sebelumnya,” tandas Leilan Siregar.

Pengerjaan Bangunan Tidak Transparan

Ketua Poktan Ponji Desa Matio Kecamatan Balige, Gajalima Panjaitan selaku penerima bantuan mesin penggiling padi ketika ditemui Batak Today, Selasa (22/9) di lokasi, mengatakan bantuan tersebut diperoleh atas usulan mereka tahun lalu.

2.Bantuan mesin pemotong padi mini (mini combine harvester) yang diterima Kelompok Tani Parlombuan Desa Matio Kec. Balige yang diparkir disamping rumah mantan Kades Matio, Gajalima Panjaitan.
2. Bantuan mesin pemotong padi mini (mini combine harvester) yang diterima Kelompok Tani Parlombuan Desa Matio Kec. Balige yang diparkir disamping rumah mantan Kades Matio, Gajalima Panjaitan.

Namun ketika ditanya soal anggaran bantuan tersebut, Gajalima Panjaitan dengan tegas mengatakan tidak tahu. “Kami hanya sebagai penerima saja di sini. Yang mengerjakan gedungnya saja tidak ada sangkut pautnya dengan kami. Pekerjanya bukan kami yang menentukan, melainkan pemborongnya dari Medan,” kata Gajalima.

Gajalima yang juga mantan Kepala Desa Matio ini mengatakan, pemborong mesin penggiling padi tersebut bermarga Panggabean warga Medan yang mengaku sebagai salah seorang pimpinan OKP. “Baru sekali dia datang ke lokasi ini, dan dia tidak mau memberitahukan berapa anggarannya. Plank proyeknya saja tidak dibuat, bagaimana kami bisa tahu anggarannya,” kata Gajalima. Kepala Desa Matio, Robin Panjaitan, yang pada saat kunjungan BatakToday berada di kolasi bangunan menyatakan hal yang sama.

Hal senada disampaikan Ketua Kelompok Tani Pea Toru Huta Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige, Arifin Hutagaol ketika dijumpai, Selasa (22/9) di lokasi pembangunan penggilingan padi milik kelompoknya, mengatakan pihaknya juga tidak mengetahui jumlah anggaran pembuatan gedung mesin penggiling padi yang dibangun di tengah pemukiman warga itu. “Pemborongnya warga Medan bermarga Hutajulu,” katanya.

Ironisnya, sejumlah warga Desa Hutabulu Mejan ketika disambangi mengaku tidak tahu bangunan itu adalah bantuan pemerintah. Bahkan warga desa tersebut  menduga bangunan itu   adalah milik pribadi Arifin Hutagaol. “Kami selama ini tidak tahu bangunan apa itu. Bahkan kami sendiri selaku anggota kelompok tani  tidak pernah diberitahukan tentang bantuan penggilingan padi itu,” ujar Boru Hutagaol seraya diamini kaum ibu-ibu yang sedang berada di dekat bangunan.

Sekretaris Eksekutif Institute for Regional Development (InReD), Joseph Daniel Siahaan ketika dimintai pendapatnya di Pematang Siantar, Rabu (23/9), menyesalkan masih adanya praktik-praktik yang tidak transparan dalam pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, akuntabilitas dengan transparansi harus dilakukan secara simultan. Jika tidak, maka akuntabilitas menjadi semu dan kehilangan maknanya. “Akuntabilitas formal berupa dokumen pertanggungjawaban tentu akan dapat dibuat oleh pelaksana di provinsi. Tetapi dalam kenyataannya pekerjaan dilakukan dengan sangat tidak transparan, bahkan ada kesengajaan untuk menutup informasi serapat-rapatnya. Masa tidak ada papan informasi kegiatan di lokasi bangunan, bahkan anggota kelompok tani penerima bantuan tidak tahu kalau bangunan itu adalah bantuan untuk mereka?” sergah Siahaan.

Menurut alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ini, rentang kendali dari provinsi ke desa-desa di Kabupaten Tobasa terlalu panjang dan tidak efektif. “Harusnya pekerjaan pembangunan itu pelaksanaannya didelegasikan kepada Dinas Pertanian Tobasa, agar pengawasannya bisa lebih efisien dan efektif. Tentu pengawasan oleh masyarakat juga akan lebih efektif karena masyarakat lebih mudah bertanya atau memberikan informasi kepada pihak Dinas Pertanian Tobasa,” ujar Siahaan mengakhiri penjelasan. (AP)

News Feed