oleh

Siantar ‘Biasa Saja’ Tanpa Walikota Definitif

Ujung dari semua tahapan Pilkada Susulan Kota Pematangsiantar 2016 tak jua kesampaian. Hingga hari ini belum menghasilkan Walikota dan Wakil Walikota yang seharusnya menjadi output dari pemilihan kepala daerah.

Kalender yang dipakai sudah 3, kalender tahun 2015, 2016, 2017. Sementara daerah lain yang turut dalam Pilkada Serentak 2015, hanya sempat menggunakan 2 kalender. Wow…, Siantar memang ‘istimewa’…!

Beberapa waktu terakhir terbetik berita, Wakil Walikota Siantar akan dilantik. Tanggal harinya, dari kabar yang terbetik ‘selalu’ berubah. Mulai dari 30 Desember 2016, sampai ke 7 Februari 2017. Namun satu pun belum terealisasi. Tentu ada hal dan sebab, semoga bukan kendala hukum sehingga kabar putusan tentang pelantikan belum juga ‘nyata’.

Satu hal lagi yang kemudian masih simpang siur, yang dilantik wakil atau walikotanya? “Nina hu nina opei” ujar penjual koran di salah sudut Parluasan, yang artinya masih kabar burung, katanya katanya….

Di sisi lain, pemerintahan di kota Siantar saat ini, tetap berjalan. Bagi warga masyarakat kebanyakan tidak terdengar ada keluhan yang berarti, yang membedakan adanya walikota definitif atau tidak.

Hanya terdengar ‘keributan’ kecil di tingkat elite, yang tentu tidak terasa sampai ke lorong-lorong sempit di Pajak Horas atau lorong berlumpur di Pajak Parluasan.

Beberapa Plt Kepala SKPD bekerja biasa-biasa saja, tidak lagi terdengar riuh rendah tentang penerapan PP 18/2016 yang sempat bikin recok. Sekali lagi, yang recok adalah para elite, dan sebagian pejabat struktural yang merasa kehilangan tunjangan jabatan.

Seorang yang lain justru menyambut gembira dengan belum jelasnya kepala daerah dan susunan perangkat daerah yang definitif. Dia mengatakan itu suatu keuntungan bagi masyarakat umum. Anggaran belanja kota ini jadi lebih hemat. Dia sebut, defenitif atau Plt, atau apa pun namanya, ketidakjelasan ini punya sisi positif, yaitu menghemat uang rakyat. Bah!!!

Singkatnya, dia katakan, kalaupun nantinya Kota Siantar ‘jadi’ punya kepala daerah yang definitif, dan diikuti dengan perangkat daerah yang juga definitif, tentu mereka harus dapat membuktikan keberadaannya memang memberi suatu perbedaan signifikan yang positif, yang diperlihatkan melalui pembangunan untuk kesejahteraan warga kota.

Dan satu lagi pesannya, kalau sudah ada kepala daerah definitif, jangan recok lagi lah para elite, terutama jika tanpa argumen hukum, dan apalagi hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Wallahu a’lam… (***)

News Feed