oleh

Siapa Lagi yang Akan Menepis Kabut dari Langit Siantar

Oleh: Arif JV Girsang-

Terhenyak saat membaca berita tentang penetapan status tersangka kepada Eddy Syofian yang baru dilantik menjadi Pj. Wali Kota Pematangsiantar pada 16/10 lalu dan mulai bertugas pada Senin, 19/10. Eddy Syofian terseret kasus Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho, dalam dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah Pemprov Sumatera Utara tahun 2013.

Pembelaan atau upaya hukum untuk Eddy Syofian tentu bukan di sini tempatnya. Proses hukum juga masih akan berjalan. Namun sebagaimana lazimnya dalam kasus dugaan korupsi (akhir-akhir ini), yang digunakan adalah azas praduga “bersalah”; dimana tersangka “harus” dijadikan terdakwa, dan di akhir cerita “harus” dijadikan terpidana (kecuali pada segelintir kasus “sepesial”, contoh: KPK pernah “takluk” 0-3 pada pra-peradilan).

Sebelum ditetapkan menjadi Pj. Wali Kota, Eddy Syofian telah menjalani pemeriksaan Kejagung sebagai saksi dalam dugaan korupsi bantuan sosial dan hibah Pemprov Sumut 2013. Apakah berpotensi terseret, tentu penyelidik Kejaksaan Agung yang tahu. Namun jadi pertanyaan apakah sehubungan dengan hal ini Kementerian Dalam Negeri tidak terlebih dahulu menganalisa secara mendalam, atau tidak punya informasi intelijen? Apakah tak punya jalur komunikasi, atau memang tidak berkomunikasi dengan pihak Kejaksaan Agung?

Benar, bahwa jaksa dalam fungsinya memiliki hak untuk tidak diintervensi pihak lain. Namun mengingat Ke(menteri)an Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung toh masih sesama eksekutif, penulis memandang perlu untuk menggarisbawahi betapa lemahnya analisa intelijen dan penetrasi komunikasi yang dimiliki Ke(menteri)an Dalam Negeri sebelum memutuskan Eddy Syofian sebagai Pj. Wali Kota Pematangsiantar.

Dalam dua minggu terakhir ini, pemerintahan Kota Pematangsiantar menunjukkan denyut jantung yang beraturan. Ada rhytme yang memberi harapan dalam membangun pondasi sebagai dasar untuk “Wali Kota Baru” hasil Pilkada yang akan datang. Dalam jangka waktu relatif singkat, Eddy Syofian sebagai Pj. Wali Kota Siantar telah melakukan konsolidasi, serta pembenahan elementer yang sebelumnya terabaikan.

Dan satu hal yang tak dapat diabaikan, Eddy Syofian berhasil membuat para pimpinan SKPD dan “orang-orang berpengaruh” lainnya kewalahan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga tidak cukup banyak lagi waktu mereka yang dapat diberikan untuk “paslon tertentu”. Ini sesuai dengan salah satu tugasnya, yaitu menjaga netralitas PNS dalam menghadapi Pilkada.

Dua minggu sejak awal masa tugasnya, langit Siantar didominasi selimut kabut asap, namun tidak menghalangi Eddy Syofian untuk upaya pencerahan bagi kota ini. Dua minggu setelah pelantikannya sebagai Pj. Wali Kota, langit Siantar kembali cerah seperti sedia kala.

Terlepas dari hal hukum, penulis meminjam kata dari tempat lain, “Perkara di laut, di laut lah…. Perkara di gunung, di gunung lah…” Jika hanya dua minggu saja bagi Eddy Syofian untuk kota ini, biarlah masyarakat Siantar yang terlanjur “jatuh hati” mengucapkan terimakasih kepada Eddy Syofian atas upaya pencerahan yang telah dilakukannya.

Dimudahkan dalam Pergumulan-mu Bang Eddy Syofian…

Kami nyanyikan lagu, “Siapa Lagi yang Akan Menepis Kabut dari Langit Siantar…” ..

News Feed