oleh

Studio Hotel dan Restoran City, Satpol PP Tunggu ‘Order’

Pematangsiantar, BatakToday

Bangunan Studio Hotel dan Restoran City yang terletak di Jalan Parapat, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, selama ini mendapat sorotan karena menggunakan secara tidak sah lahan yang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai Bah Biak, atau telah melewati Garis Sempadan Sungai (GSS).

Baca berita terkait: SIMB Studio Hotel Bermasalah, BPPT Siantar Gunakan Istilah As Sungai

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kota Pematangsiantar, Abidin Damanik, yang dijumpai di lokasi pembongkaran bangunan-bangunan liar yang berada di Jalan Gunung Simanuk-manuk, sekitar Taman Hewan dan Rumah Sakit Tentara, Senin (25/9/2017), saat dikonfirmasi tentang pelanggaran dan kemungkinan pembongkaran bagian bangunan hotel dan restoran itu, menyebutkan bahwa bukan wewenang Satpol PP untuk menetapkan pelanggaran peraturan apabila bangunan yang didirikan telah mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Saat bangunan yang punya IMB didirikan, tentu ada pengawasan dari pihak yang menerbitkan izin, atau yang mewakili pemberi izin. Untuk kejadian dimana bangunan itu melanggar perizinan yang diberikan, harus ada rekomendasi dari instansi yang mengeluarkan izin. Karena, mereka tentu melakukan pengawasan saat pembangunannya, agar sesuai dengan izin. Itu diluar wewenang kami dari Satpol PP untuk menyebut telah melanggar atau tidak. Tentang itu, dalam waktu dekat ini, berapa hari lagi, akan ada rapat koordinasi antar SKPD. Nanti kita kabarilah, kalau sudah dapat penugasan untuk itu,” terang Abidin.

Baca juga:

Dinas Tarukim Akui Pernah Tegur Studio Hotel

Komisi III DPRD: “Pemko Siantar Harus Bongkar Bangunan yang Melewati Garis…

Jawaban senada diberikan Kepala Satpol PP Kota Pematangsiantar, Robert Samosir, saat dikonfirmasi di lokasi kantornya, Selasa siang (26/9/2017).

“Itu benar yang disebut pak Damanik, tentang wewenang Satpol PP sehubungan Studio Hotel dan Restoran City. Besok (Rabu 27/9/2017,-red.) akan dilakukan rapat koordinasi, agendanya termasuk tentang bangunan yang memiliki IMB tetapi diduga melanggar peraturan. Satpol PP menunggu hasil rekomendasi dan keputusan terkait hal itu,” sebut Robert singkat. (ajvg)

News Feed