oleh

Sumut Discussion Club: RTRW Harus Menjadi Panduan Pembangunan Daerah

Medan, BatakToday-

Seyogianya, pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah seperti provinsi maupun kabupaten/kota haruslah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sayangnya, diduga akibat lemahnya kemampuan pemerintah untuk melaksanakannya, RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kerap hanya menjadi seonggok dokumen yang tidak bermanfaat. Pembangunan yang terjadi khususnya di Sumatera Utara masih berkiblat kepada kepentingan pengusaha atau investor. Tidak sedikit perubahan peruntukan lahan tidak mengacu kepada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Hal itu terungkap dalam Sumut Discussion Club (SDC) yang diselenggarakan RE Foundation bekerjasama dengan Universitas Prima Indonesia dan Rumah Sakit Royal Prima yang dilaksanakan di lantai V RS Royal Prima, Jl Ayahanda Medan, Rabu (24/9).

Menurut Sukaria Sinulingga, persoalan menjadi sangat kompleks karena implementasi RTRW sebelumnya belum terlihat namun kini sudah direvisi lagi. Pemerintah selalu mengalah kepada kepentingan investor. “Saya sangat prihatin, kalau dokumen-dokumen itu hanya sebatas seonggok dokumen yang tidak berguna. Investor lebih menentukan arah pembangunan, pemerintah sangat lemah,” ujarnya dalam diskusi yang dipandu moderator RE Nainggolan yang juga founder RE Foundation tersebut.

Menurut Sukaria, sudah saatnya pembangunan mengacu kepada rencana tata ruang sehingga frustasi akibat mobilitas yang terhambat saat tidak tersedianya infrastruktur dapat ditekan, seperti kemacetan lalulintas yang sangat berpengaruh kepada laju pembangunan.

Tata ruang bahkan sangat berkaitan dengan tingkat inflasi karena berkaitan dengan biaya produksi, sebagaimana diutarakan Fransiska, surveyor Bank Indonesia Perwakilan Sumut. “Infrasturktur itu harus diperhatikan, karena sangat berhubungan dengan biaya produksi,” tukas Fransiska.

Riadil Akhir, mantan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, menyoal independensi pemerintah daerah dalam mempertahankan tata ruang yang telah ditetapkan. “Dalam konteks pembangunan kawasan strategis Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro) misalnya, domain penyusunan tata ruang harus dipegang oleh pemerintah, sehingga pemerintah yang menentukan tata ruang, bukan pengusaha. Selama ini banyak perubahan peruntukan ruang justru mereduksi nilainya. Untuk itu dibutuhkan komitmen pemimpin yang kuat dan konsisten,” ujar Riadil.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Badan Arsyad Lubis justru menolak pendapat bahwa pemerintah daerah tidak konsisten mempertahankan rencana tata ruang dalam melaksanakan pembangunan. “Semua implementasi pembangunan dilaksanakan di atas rencana tata ruang. Namun perencanaan wilayah harus dilihat secara holistik,” sanggah Arsyad.

Pengesahan RTRW Provinsi Sumut Terlunta-lunta

Arsyad Lubis juga mengungkapkan kendala RTRW Provinsi Sumatera Utara yang hingga kini belum disahkan. Dijelaskannya, hingga saat ini revisi RTRW Provinsi Sumut tidak kunjung disahkan menjadi peraturan daerah terutama karena tiga kabupaten, yaitu Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Toba Samosir belum mau menandatanganinya.  “Tiga kabupaten ini belum mau menandatanganinya karena masih ada usulan untuk perubahan peruntukan lahan hutan lindung, meski sudah diterbitkan SK Menhut No 579 tahun 2014,” kata Arsyad.

Arsyad menjelaskan bahwa Tapanuli Utara meminta agar jumlah luas lahan untuk hutan hanya 34 persen saja, sementara menurut SK Menhut harus 57 persen. Usulan itu belum dapat diterima, karena saat peninjauan lokasi kawasan yang diusulkan untuk dikeluarkan dari peruntukan hutan, ternyata kondisinya justru masih berfungsi sebagai hutan dan lokasinya jauh dari permukiman.

Demikian halnya dengan Toba Samosir dan Humbang Hasundutan sama sekali belum menerima isi yang tertuang dalam SK Menhut tersebut.

Menteri Kehutanan sebenarnya telah menerbitkan SK No. 579 Tahun 2014 yang merupakan koreksi atas SK Mehut No. 44 Tahun 2005 yang banyak mendapat protes dari pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba dan Tapanuli. SK 579 menetapkan kawasan hutan di Sumut mencapai 3,05 juta hektar. Berdasarkan fungsinya, SK menetapkan kawasan suaka alam 427.008 hektar, kawasan hutan lindung 1,2 juta hektar, hutan produksi terbatas 641.769 hektar, hutan produksi 704.452 hektar dan hutan produksi yang dapat dikonversi 75.684 hektar. Namun revisi SK 44 ini belum memenuhi tuntutan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Tobasa dan Humbahas.

“SK Menhut 579 bukan harga mati, jika memang sudah ada permukiman akan diakomodir dan akan merubah batas,” demikian dijelaskan Kepala Bidang Inventarisasi Penataan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumut, Efendi Pane.

Selain itu, pengesahan RTRW Sumut terhambat juga akibat belum seluruh kabupaten/kota mengesahkan perda RTRW. Dari 33 kabupaten dan kota yang ada, baru 17 kabupaten/kota yang telah memiliki Perda RTRW. Selanjutnya terdapat empat kabupaten/kota yang sudah diterbitkan SK Evaluasi Gubernur, satu dalam proses penerbitan SK Evaluasi Gubernur, dan empat dalam proses evaluasi raperda. Dan yang paling bermasalah, terdapat tujuh kabupaten yang belum menyerahkan raperda RTRW untuk dievaluasi, yaitu Tobasa, Samosir, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Selatan, Karo dan Deli Serdang. Sumut menjadi salah satu dari tiga provinsi yang belum memiliki Perda RTRW di Indonesia.

Padahal, Sumut saat ini memiliki infrastruktur strategis seperti Bandara Kuala Namu, Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, Jalan Susur Pantai Timur, Jalan Lingkar Danau Toba, Jaringan Jalan Bebas Hambatan Lintas Provinsi, Jaringan Jalan Bebas Hambatan hingga Sibolga, Jaringan Rel Kereta Api Pantai Timur dan Pantai Barat, Jaringan Jalan Alternatif Medan-Brastagi, Bendungan Lau Simeme, TPA Regional, Pengembangan Labuan Angin, Jaringan Jalan Lingkar Pulau Nias, Pengembangan Pembangkit Listrik baru, KEK Sei Mangkei dan Pengembangan Kota Baru. Untuk itu, percepatan penetapan RTRW di Sumut menjadi sangat penting dan krusial.

Dilema Lanud Suwondo

Kawasan Perkotaan Mebidangro berdasar PP No 26 tahun 2008 tentang RTRWN merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang ditetapkan dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri dari seluruh wilayah Kota Medan, seluruh wilayah Kabupaten Binjai, seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang dan sebagian wilayah Kabupaten Karo dengan luas keseluruhan kurang lebih 302.697 Ha. Deli Serdang mendominasi luas wilayah yang dicakup.

Namun pembangunan kota metropolitan di Medan hingga saat ini mengalami banyak distorsi dengan keberadaan Lapangan Udara Suwondo dan KKOP-nya (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan).

Menurut Hervian Taher dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumut, Lanud Suwondo mestinya dipindahkan, dengan melihat potensi pembangunan akan jauh lebih besar dampaknya dengan mengembangkan CBD (Central Business District, red) di Polonia hingga seribu hektar. “Medan ditetapkan sebagai kota metropolitan, namun KKOP Lanud Suwondo sendiri menghalanginya menjadi kota metropolitan,” ujarnya.

Taher menegaskan, pemindahan pangkalan udara tersebut semestinya menjadi perhatian serius pemprovsu. Pemindahan Lanud Suwondo dipastikannya akan mengakselerasi pembangunan, sebagaimana yang telah dilakukan di DKI dengan pemindahan Bandara Kemayoran ke Cengkareng. “Peninjauan kembali Perpres 62 tahun 2011 sudah saatnya dilakukan karena sudah berjalan selama lima tahun,” ujar Taher.

Hal senada diutarakan Budi Sinulingga, mantan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara. “Mebidangro akan lambat karena Prepres 62/2011 bersifat paradoks dengan adanya lanud Suwondo,” ujar Sinulingga.

Namun menurut Irman DJ Oemar, Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang, hal itu tidak perlu ditangisi. Harusnya dipikirkan bagaimana menggeser pengembangan kota ke arah yang lebih potensial tanpa terganggu dengan keberadaan Lanud Suwondo. Mebidangro harusnya menjadi lokomotif pembangunan di Sumut. “Sejauh mana kebijakan yang sudah dibuat untuk menjalankannya?” sergah Oemar.

Status Ex Lahan HGU PTPN Menghambat Pengesahan RTRW Deli Serdang

Hingga saat ini, proses penetapan RTRW Deliserdang masih bermasalah akibat lahan eks HGU PTPN, diantaranya penyelesaian masalah lahan 5800 hektar eks HGU yang prosesnya sudah cukup panjang. Menurut Edward Simanjuntak, akar masalahnya adalah Keputusan Kepala BPN yang menetapkan persetujuan Menteri Negara Urusan BUMN sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum gubernur memutuskan pendistribusian lahan dimaksud. “Ternyata harus ada proses di Meneg BUMN tentang pelepasan aset, sehingga persoalanya semakin berlarut-larut,” tandas Simanjuntak. (AFR)

News Feed