Tahun 2017, Pemerintah Lebih Fokus pada Upaya Pemerataan

Tahun 2017, Pemerintah Lebih Fokus pada Upaya Pemerataan

824
Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada sidang kabinet paripurna, di Istana Bogor, Jabar, Rabu (4/1/2017) pagi. (Foto: JAY)

Bogor, BatakToday –

Setelah pada tahun 2016 berhasil menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah menurunnya perekonomian global, maka pada 2017 pemerintah akan lebih fokus pada upaya pemerataan. Meskipun gini ratio (koefisien yang lazim digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan-red) sedikit membaik, namun pemerintah menyadari bahwa angka tersebut masih relatif tinggi dan perlu upaya serius dalam mendorong pemerataan.

Demikian diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (4/1/2017) pagi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

“Oleh sebab itu, kita harus kerja keras mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita. Baik kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antara kaya dan miskin yang ini menjadi sebuah konsen besar pemerintah kita ke depan,”ujar Presiden Jokowi.

Dalam rangka mengurangi kesenjangan itu, menurut Presiden, tahun ini dan tahun depan kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi sangat penting. Presiden meminta agar hal-hal yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat yang berkaitan dengan tanah-tanah adat dan sertifikat tanah untuk rakyat harus menjadi fokus perhatian bersama dan diakukan secara masif.

“Saya kira kepada Menteri (Agraria dan Tata Ruang)/Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) sudah saya sampaikan, kepada Menteri KLH sudah saya sampaikan agar redistribusi aset, reformasi ini betul-betul pada yang sudah dimulai pada akhir tahun 2016 yang lalu, 2017 ini betul-betul bisa dikerjakan lebih masif lagi,” tutur Presiden.

Masih dalam rangka pemerataan, Presiden Jokowi meminta agar program-program dalam memperkuat akses rakyat untuk mendapatkan modal lebih ditingkatkan lagi. Untuk tahun 2017 dan 2018, menurut Presiden, Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus menjangkau semakin banyak rakyat, semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya.

“Asuransi untuk ini juga perlu diberikan, ditingkatkan, sehingga kita bisa mendorong keuangan inklusif sehingga rakyat semakin bank-able,” ujarnya.

Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menekankan peningkatan dan perluasan akses rakyat untuk mendapatkan keterampilan melalui program pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi, dan juga vocational training/ pelatihan vokasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja bekerjasama dengan Kadin.

“Saya kira ini nantinya apabila kementerian yang dilibatkan semakin banyak, diikuti oleh Menko, saya kira akses rakyat untuk mendapatkan keterampilan ini benar-benar dalam jumlah yang bukan ribuan tetapi dalam jumlah yang jutaan,” terang Presiden.

Berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Presiden juga meminta agar diperluas lagi pemberiannya.

“Saya tadi malam sudah telepon kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar Kartu Indonesia Pintar bisa diberikan kepada semua anak yatim yang ada di negara kita, dan segera ini bisa kita mulai,” ungkap Presiden.

Sidang Kabinet Paripurna antara lain dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Ryarmirzad Ryacudu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan pejabat lainnya. (Phil/SM/FID/EN/JAY/OJI/ES)