oleh

Terbaik Implementasikan Perda Bangunan Gedung, 5 Pemda Terima Penghargaan

Jakarta, BatakToday –

Dinilai mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bangunan Gedung dengan baik dan konsisten, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berikan penghargaan kepada lima pemerintah kabupaten/kota.  Lima pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan adalah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kota Bandung, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Merauke.

Penghargaan diserahkan oleh Direktur Bina Penataan Bangunan Adjar Prajudi mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada acara Rapat Konsolidasi Akhir Implementasi Perda Tentang Bangunan Gedung di Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Selain telah mengimplementasikan dan menindaklanjuti amanat yang ada dalam Perda Bangunan Gedung (BG), lima kabupaten/kota penerima penghargaan juga dinilai telah mendorong implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai instrumen pengendalian pembangunan gedung.

Direktur Bina Penataan Bangunan (BPB) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Adjar Prajudi mengatakan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung, belum seluruh kabupaten/kota memiliki perda tentang bangunan gedung. Ia mengungkapkan, hingga November 2016, tercatat ada 424 kabupaten/kota yang telah memiliki Perda BG dari 508 kabupaten/kota di Indonesia.

“Dalam rangka mendorong pelaksanaan atau implementasi Perda BG pada 2016, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya melakukan pendampingan percepatan Implementasi Perda Bangunan Gedung,” ujar Prajudi.

Lebih lanjut dijelaskan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan November 2016, dari total jumlah 71 kabupaten/kota yang didampingi terdapat 17 kabupaten/kota yang telah menerbitkan perwal/perbup implementasi Perda tentang BG, 11 kabupaten/kota telah menerbitkan SK Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), 18 kabupaten/kota telah menerbitkan SK Pengkaji Teknis, 58 kabupaten/kota telah melakukan pendataan bangunan gedung.

“Kegiatan pendampingan percepatan implementasi Perda BG tersebut menyasar kepada beberapa substansi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung yang tertib, andal, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya,” katanya.

Hal-hal pokok tersebut, terang Prajudi, diantaranya mengupayakan terwujudnya pengaturan yang lebih operasional dalam bentuk peraturan walikota (perwal) atau peraturan bupati (perbup) sebagai tindak lanjut amanat Perda BG.

Kemudian mendorong implementasi IMB dan SLF sebagai instrumen pengendalian pembangunan gedung, menginisiasi peran TABG untuk membantu atau memberikan rekomendasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis BG pada proses persetujuan IMB dan menginisiasi pelaksanaan pendataan BG.

Salah seorang penerima penghargaan yakni Bupati Kabupaten Merauke, Papua, Frederikus Gebze mengungkapkan terima kasih atas penghargaan yang diterima Kabupaten Merauke. Ia mengatakan, Kabupaten Merauke memiliki luas hampir 4 juta hektar, sehingga Perda BG ini harus diimplementasikan dari awal dalam rangka penataan kawasan perkotaan dan masterplan daerah. (marc/ind)

News Feed