oleh

Tidak Mau Didikte, Menko Luhut Minta BPPT Lakukan Studi Kelayakan Kereta Jakarta-Surabaya

Jakarta, BatakToday –

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam waktu dekat akan melakukan studi kelayakan proyek keretaapi semi cepat Jakarta-Surabaya yang biayanya sepenuhnya ditanggung pemerintah. Belajar dari proyek kereta Jakarta-Bandung, kebijakan tersebut diambil agar pemerintah tidak didikte oleh investor yang akan mengerjakan proyek tersebut.

Demikian diutarakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan pada acara makan pagi bersama media di kantornya, Selasa (18/7/2016). Luhut memastikan, proyek tersebut akan dikerjakan secara transparan.

“Pembiayaan studi kelayakan akan ditanggung oleh Pemerintah dan akan dilakukan oleh BPPT, jadi pemerintah punya andil,” ujar Luhut.

Menko Luhut berharap studi kelayakan tersebut bisa selesai sesegera mungkin.

“Saya minta Desember (studi kelayakan-red) sudah jadi, tetapi BPPT bilang mereka sanggup mulai Januari 2017,” katanya.

Menko Luhut mengakui telah menawarkan proyek ini kepada Jepang, sebagai tindak lanjut dari pembicaraan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Shinzo Abe, dalam lawatannya ke negara tersebut belum lama ini. Namun ia belum bisa memastikan apakah Jepang yang akan mengerjakan proyek ini.

“Kalau Jepang tidak bisa memberikan teknologi dan angka yang lebih murah, kita kasih ke alternatif lain. Kita sudah belajar dari proyek Jakarta-Bandung. Saya sudah bicara dengan Ibu Rini (Menteri BUMN-red), (kami sepakat) yang akan membiayai (studi kelayakan) adalah pemerintah. Karena kita tidak mau didikte,” ujarnya.

Menteri Luhut mengatakan, jalur kereta semi cepat Jakarta-Surabaya ini bukan hanya akan digunakan untuk angkutan penumpang, tapi juga akan diintegrasikan dengan beberapa lokasi pelabuhan kering (dry port) untuk mengangkut barang dari Jakarta ke Surabaya dan sebaliknya. Menjawab pertanyaan tentang pelabuhan kering, Menko Maritim mengatakan bahwa pihaknya berniat menjadikan pelabuhan kering Cikarang sebagai percontohan dalam skema bongkar muat barang.

“Nanti pembangunannya kami serahkan ke swasta saja. Dry port yang di Cikarang itu jadi model karena (mereka) bagus,” ucap Luhut.

Luhut mengakui pembangunan pelabuhan kering di Indonesia terlambat. Menurutnya, seharusnya ada beberapa lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan pelabuhan kering di Jakarta, seperti di wilayah Cempaka Putih. Namun sayangnya, di lokasi tersebut saat ini malah digunakan untuk lahan properti.

Menko Luhut menjelaskan, jika skema bongkar muat barang di Cikarang berjalan baik hingga enam bulan sejak dimulainya pada tanggal 1 Desember nanti, maka pemerintah akan menyusun rencana pembangunan pelabuhan kering di sejumlah lokasi.

“Rencananya akan dibangun di daerah barat di Tangerang, dan di Bogor untuk daerah selatan,” katanya, seraya menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih menyusun standar pelayanan dan harga.

Larangan Ekspor Biji Nikel dan Bauksit

Pada kesempatan tersebut Menko Luhut menegaskan pemerintah melarang ekspor biji nikel dan bauksit mulai tahun depan.

“Revisi PP no. 1/2014 tentang minerba kita kaji benar. Saya minta angkanya dilihat, tapi kita temukan dua hal bahwa nikel dan bauksit tidak perlu diekspor,” ujar Menko Luhut.

Menko Luhut mengatakan cadangan yang jumlahnya sangat besar di Indonesia akan dimanfaatkan di dalam negeri untuk memproduksi produk turunannya seperti stainless steel atau karbon.

“Dampaknya, nantinya alat elektronik yang kita pakai tidak perlu lagi impor, kita sudah bisa produksi sendiri,” jelas Luhut. (Phil/rel)

News Feed