Tindak yang Besar, yang Kecil Lebih Ikhlas

Tindak yang Besar, yang Kecil Lebih Ikhlas

15
Hotmaida Rumapea, pemukim di DAS Toge, ketika bangunan tempat tinggalnya dibongkar TPPD Pemko Siantar, Kamis 26/5/2016 (doc bataktoday)

Penertiban bangunan liar, bangunan tanpa IMB dan pelanggaran IMB, selama ini dilakukan Pemerintah Kota Pematangsiantar, dengan Tim Penegak Peraturan Daerah (TPPD) yang ditulangpunggungi Satpol PP.

Telah banyak bangunan liar yang ditertibkan, dibongkar bahkan diratakan. Dengan diantaranya terdapat penertiban dan pembongkaran yang cukup ‘populer’ bahkan gaungnya menasional, yaitu pembongkaran teras Kedai Kopi Kok Tong di Jalan Cipto simpang Jalan Wahidin.

Sejumlah pembongkaran dan penggusuran terhadap pedagang kaki lima (PKL) sudah cukup banyak. Demikian terhadap pemukim di daerah aliran sungai (DAS), yang paling ‘top’ yaitu DAS Toge.

BatakToday mencatat, dari pembongkaran bangunan yang dilakukan, diantaranya terdapat bangunan ‘milik’ orang yang sama, telah dilakukan 4 kali bahkan 6 kali, yaitu di Jalan Ahmad Yani dan DAS Toge.

Baca Berita:

Mangara Manurung: “Warungku Ajapun yang Mau Kalian Bongkar”

6 Kali Dibongkar, Bangunan di DAS Toge Pegang Rekor

Namun, catatan lain menyebutkan, terdapat bangunan yang berdiri kokoh, walau diidentifikasi telah melanggar peraturan tentang pendirian bangunan maupun hukum dan perundang-undangan lain yang terkait, misalnya tentang sungai, lingkungan, dan bangun bangunan.

Ambil saja contoh, Studio Hotel di Jalan Parapat,  bangunan Siantar City Mall yang didirikan pihak PD PAUS di Jalan Melanthon, Rumah Potong Hewan yang baru di Jalan Manunggal, dan yang lebih lama lagi Hotel Horison di Jalan Rakutta Sembiring.

Disamping itu, teridentifikasi juga penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tidak sesuai prosedur untuk pembangunan hotel baru yaitu Hotel Alvina di komplek Megaland Jalan Asahan.

Tentu perlakuan diskriminatif yang sedang berlangsung ini tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat luas, terutama bagi pelanggar-pelanggar lain, khususnya yang semata untuk memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk investasi atau bisnis dalam arti luas.

Di satu sisi kita tidak memberi ruang untuk pembenaran terhadap pelanggaran peraturan dan perudang-undangan dengan mengatasnamakan kemiskinan atau ‘cari makan’, atau pemukim miskin lainnya, yang termasuk kategori kaum marjinal perkotaan, di Siantar.

Namun di sisi lain terjadi pembiaran untuk perusahaan dalam skala sangat jauh lebih besar dari pedagang atau pengusaha mikro yang ‘berseliweran’ di trotoar dan badan jalan, atau ruang terbuka hijau milik publik. Bahkan terjadi pembiaran untuk bangunan milik Perusahaan Daerah yang dimiliki Pemko Siantar, serta instalasi yang bakal menjadi milik Pemko juga yaitu RPH Jalan Manunggal.

Dalam penegakan hukum dan peraturan, dikenal azas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga azas tersebut harus menjadi pertimbangan yang diterapkan secara proporsional seimbang. Namun dalam penegakan peraturan sehubungan bangunan liar maupun bangunan yang melanggar peraturan, di Kota Siantar belum nyata tentang kesetaraan dan keadilan. Disamping harus bermanfaat, seharusnya semua sama di depan hukum dan adil.

Pembongkaran demi pembongkaran dilakukan TPPD dengan Satpol PP sebagai ‘tim inti’. Seperti disebutkan dalam Rapat Peningkatan Trantibum serta Penegakan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah, yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja, Kamis pagi (27/4), bahwa kerap bangunan liar dan PKL yang telah dibongkar atau digusur, muncul dan beroperasi kembali. Hal ini bukan hanya menyangkut pengawasan, namun juga sebagai gambaran perlawanan terhadap ketidakadilan. Menjadi preseden buruk, jika Pemko Siantar bertindak kepada mereka yang ‘kecil-kecil’ tetapi terkesan melakukan pembiaran terhadap mereka yang ‘besar-besar’.

Baca Berita: Pemko Siantar: “Pemanfaatan Ruang Publik Demi Keuntungan Pribadi Harus Dihentikan”

Pemko Siantar harus mempertimbangkan strategi menindak yang ‘besar’ terlebih dahulu, sehingga yang ‘kecil’ lebih mudah untuk ditertibkan. Jika perusahaan-perusahaan yang relatif jauh lebih besar sebagai pelanggar peraturan tidak ditindak, maka terlepas dari ada atau tidak solusi yang diberikan, PKL dan kaum marjinal lainnya akan lebih ‘ikhlas’ untuk turut mematuhi peraturan di Kota Pematangsiantar. (***)