oleh

Tongam Pangaribuan: Melalui Perda, PKL Kota Siantar Akan Ditata

Pematangsiantar, BatakToday

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar, Tongam Pangaribuan mengatakan selama ini penataan pedagang kaki lima (PKL) belum mendapat sentuhan yang berarti dari pemerintah kota. Menyikapi hal ini, DPRD  melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPP),  DPRD Siantar berencana membentuk Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang PKL kota Siantar.

“Tadi, kita (DPRD) sudah melakukan  rapat konsultasi pertama dengan Tim Perancang Perda dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Utara (Kanwil Sumut), serta dihadiri  pimpinan SKPD terkait  di Pemko Siantar,” kata Tongam kepada BatakToday, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/7).

Politisi Nasdem ini menjelaskan, PKL melangsungkan kegiatan dengan modal kecil dan lokasi berjualannya tidak menetap. PKL merupakan salah satu sendi ekonomi masyarakat ekonomi lemah yang perlu ditata dan dibina untuk meningkatkan  kemajuan usahanya.

Pedagng kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, menyebabkan terhalangnya pejalankaki saat akan melintas, depan Suzuyz Department Store, Jalan Sutomo, Pematangsiantar (bataktoday/doc)
Pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, menyebabkan terhalangnya pejalankaki saat akan melintas, depan Suzuya Department Store, Jalan Sutomo, Pematangsiantar (bataktoday/doc)

Melihat hal ini, Tongam berpendapat, sangat perlu dilakukan penataan terhadap PKL, yaitu menetapkan zona berjualan secara resmi bagi para PKL di kota Siantar melalui Perda. Selain itu, bila nantinya sudah ada Perda PKL, mereka berpeluang mengikuti program-program pemerintah kota dalam rangka  mengembangkan ekonomi kreatif.

“Bukan itu saja, secara otomatis lingkungan kota Siantar  akan bersih, rapi dan indah, karena fasilitas umum tidak digunakan lagi tempat berjualan,” ungkap Tongam yang ikut sebagai anggota BPP DPRD Siantar.

Dia menyebut, program pembentukan Perda PKL ini, akan melalui tahapan-tahapan sesuai regulasi yang berlaku. Maka, sambungnya, tahapan proses pembentukan Perda PKL, DPRD bakal bersosialisasi langsung kepada PKL supaya lebih memahami tujuan Perda.

“Jadi, Perda PKL kota ini dibentuk demi kebaikan bersama masyarakat kota Siantar,” ucapnya dengan optimis. (EM)

Foto:

Anggota Komisi I DPRD Kota Siantar, Tongam Pangaribuan (bataktoday/doc)

News Feed