oleh

Urus KTP Masih Bayar, BatakToday “Teror” Disdukcapil Siantar

Pematangsiantar, Bataktoday

Pernyataan Penjabat Walikota Pematangsiantar tentang KTP Elektronik yang berlaku seumur hidup, dan pengurusannya gratis bila dilakukan langsung oleh warga, ternyata berbeda dalam pelaksanaanya.

Mendapat informasi dari warga penduduk jalan Viyata Yudha, Kelurahan Naga Huta, pada Jumat (16/9), bahwa anaknya yang masih duduk di bangku salah satu SMK di kota Siantar, dimintai uang sebesar Rp35 ribu oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kota Siantar saat mengambil KTP Elektronik-nya, BatakToday melakukan pemantauan pada hari Senin (19/9) siang.

Di kantor Disdukcapil Siantar, Jalan Melanthon Siregar, Kecamatan Siantar Marihat, BatakToday menyusup diantara warga yang saat itu mengurus KTP Elektronik. Kemudian mengikuti dan mewawancarai setiap warga yang ‘di depan mata’ terlihat membayar saat mengambil KTP.

Warga pertama yang disaksikan membayarkan sejumlah uang, Rajagukguk, warga Jalan Ksatria, yang minta jangan disebut nama lengkapnya, menyebutkan jumlah uang yang diminta saat mengambil KTP, sebesar Rp35 ribu.

“Minta tigapuluh lima ribu, tapi kubilang tak cukup uangku. Akhirnya Rp30 ribu pun diterima ibu itu,” ujarnya di tempat parkir.

BatakToday yang mengikuti warga selanjutnya, yang terlihat marah-marah keluar dari kantor Disdkcapil, kemudian diketahui adalah penduduk Kelurahan Kahean. TpB bersama istrinya, yang juga minta untuk tidak disebutkan nama lengkapnya, dengan alasan bisa mendapat kesulitan dalam urusan selanjutnya, mengatakan pengurusan KTP Elektronik di Disdukcapil sangat menyulitkan mereka.

“Mula-mula alasannya blanko habis, cuma KTP anakku yang keluar. Sekarang lain lagi, harus bawa Kartu Keluarga (KK) yang asli, padahal waktu mengurus pertama dulu cuma fotokopi KK yang disuruh ditinggalkan, buktinya KTP anakku sudah keluar. Masak 3 minggu urus KTP tak keluar, menurut kami ini sengaja dipersulit, kalau tak bayar tak keluar. Berbelit-belit, jangan dipersulitlah masyarakat, bukan hanya ini pekerjaan, harus memikirkan cari makan lagi,” sebut TpB kesal.

TpB mengatakan supaya persyaratan dijelaskan dari awal, jangan berubah-ubah.

“Tak kasihan mereka ini sama masyarakat, kalau berkas tak lengkap, bilanglah dari awal, jangan diterima kalau memang tak lengkap, jadi kita pun tahu. Jangan dulu begitu, sekarang begini,” sebutnya, dan meminta untuk berbagi nomor telepon dengan Bataktoday, agar dapat memberi informasi selanjutnya jika masih dipersulit.

Salah satu pegawai di lingkungan Pemko Siantar ditemui seusai berurusan, mengaku membayar saat pengambilan KTP.

“Mana ada gratis, aku yang PNS pemko saja tetap bayar, Rp35 ribu,” ujarnya, sambil menutupi bed nama di baju dinasnya saat menyadari BatakToday memperhatikannya, dan kemudian minta agar inisial-nya pun jangan dicantumkan dalam berita.

Ketika jurnalis kembali ke ruangan pengambilan KTP, terjadi ‘transaksi’ dengan salah satu warga lainnya. Chandra Hasibuan, petugas bagian pengambilan KTP, kaget saat mengetahui fotonya diambil, dan berupaya menutup wajahnya dengan kertas.

Ketika BatakToday mengatakan kepada Chandra agar tidak usah menutup wajah lagi, sebaiknya sebelum itu menutup wajah saat menerima uang. Saat itu, warga yang baru memberikan uang tertawa mendengarkan komentar itu.

Meski tidak sempat mengambil foto Chandra saat menerima uang, Reza Purba warga Kelurahan Sumber Jaya, sambil tertawa sepanjang jalan dari kantor Disdukcapil sampai ke tempat parkir mengakui ada memberikan uang saat pengambilan KTP.

“Betul bang, cocok kali abang bilang begitu, puas kali dengarnya. Aturannya pas terima uang tadi lah ibu itu tutup muka, harusnya malu lah minta-minta. Tigapuluh lima ribu juga bang,” ujar Reza, tertawa lagi.

Saat Chandra dijumpai kembali, untuk dikonfirmasi tentang warga yang membayar saat mengambil KTP, mencoba mengelak dan minta agar jurnalis berbicara dengan Kepala Bidang Kependudukan Roma Sijabat.

Namun ketika didesak lagi untuk mengakui, dengan menyebut ada rekaman pengakuan warga, Chandra dengan terbata-bata akhirnya mengaku menerima bayaran dari warga.

“Iya pak…, terima pak,” ujarnya terbata-bata.

Setelah mendengar pengakuan Chandra, BatakToday mencari Kepala Disdukcapil, SM Serta Ulina Girsang, di ruangannya.

Jurnalis sempat bersitegang dengan Serta Ulina, meskipun keduanya masih memiliki hubungan keluarga. Jurnalis yang bermarga Girsang, saat itu menegur keras Serta Ulina atas pengurusan KTP yang ternyata tidak benar gratis seperti yang ditegaskan Pj Walikota Jumsadi Damanik sebelumnya.

Perlu diketahui, Jumsadi telah menegaskan dalam acara Sosialisasi Kebijakan Kependudukan bagi Masyarakat, Rabu siang (10/8) di Balai Data Pemko, Jalan Merdeka, bahwa pengurusan KTP Elektronik gratis, asal masyarakat urus sendiri, bukan lewat calo atau orang lain.

Baca berita: Jumsadi: “Urus KTP Gratis, Jangan Pakai Calo”

BatakToday tidak dapat menerima alasan Serta Ulina yang mengatakan sudah mengingatkan dalam apel pada pagi harinya, agar petugas tidak mengutip bayaran dalam pengurusan KTP. Serta Ulina tidak terima disalahkan, ketika dituding tidak melakukan pengawasan terhadap bawahannya, karena berdasar informasi pungutan itu sudah berlangsung lama.

“Kalau di depanku tidak berani orang ini, saya kan banyak pekerjaan, masing-masing bidang yang mengawasi bawahannya” sanggah Serta Ulina.

Ketika BatakToday membuat Serta Ulina terpojok dengan menuding melakukan pembiaran atas pungutan liar yang terjadi di kantornya, dia mengelak, dan justru menyalahkan Kabid Kependudukan Roma Sijabat yang membiarkan pungutan itu.

“Kalian pun jangan begitulah, kalau dibilang gratis-gratislah,” ujarnya kepada Kabid Kependudukan Roma Sijabat.

Roma Sijaarat juga mengelak, dengan mengatakan tidak mungkin mengawasi anak buahnya setiap saat.

“Saya pun tidak mungkin mengawasi terus menerus. Tadi pun saya pas tidak di situ,” sebut Roma.

Tidak ada yang mengaku sebagai pejabat Disdukcapil yang bertanggungjawab dengan terjadinya kutipan liar, BatakToday meninggalkan ruangan Kadis Dukcapil.

Keluar dari ruangan, BatakToday menyerukan kepada warga yang berurusan untuk tidak membayar apa pun dalam pengurusan KTP dan dokumen lain yang tidak dikenakan biaya. Seruan itu dijawab warga dengan serentak mengatakan, “Setuju…!”

Melihat BatakToday menyerukan dan mendorong warga untuk melakukan perlawanan terhadap praktek pungutan liar, Serta Ulina kemudian mengusir, dengan mengatakan tempat tersebut adalah untuk pelayanan publik.

“Ini tempat pelayanan publik. Tidak usah didengar itu, keluar…, keluar…!” usir Serta Ulina.

“Jangan ada pengutipan liar lagi di sini,” teriak Bataktoday.

Begei nasiam ma ai botou (dengarkan itu saudari)!” ujar salah satu warga yang ada di tempat itu. (ajvg)

News Feed