oleh

Usaha Penambangan Galian C Ilegal Menjamur di Tobasa

Toba Samosir, BatakToday-

Dari sekian banyak aktivitas tambang galian C di seluruh wilayah Kabupaten Toba Samosir, hanya tujuh pengusaha yang mengantongi izin tambang galian C dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Toba Samosir.

“Izin pertambangan galian C yang diterbitkan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Tobasa yang masih berlaku hingga saat ini hanya 7 (tujuh) saja,” ujar Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan BPPT Kabupaten Tobasa, Rihat Pasaribu, kepada BatakToday, di ruangannya, Jumat (18/12).

Dikatakan Rihat, izin pertambangan galian C tersebut dikeluarkan sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan.

Adapun izin pertambangan galian C yang hingga saat ini masih berlaku di Toba Samosir, yakni UD Napogos Class, jenis galian pasir, lokasi kegiatan Aek Mandosi, Kecamatan Lumban Lobu; CV Swadarma, jenis galian pasir, lokasi kegiatan Aek Mandosi, Kecamatan Parmaksian; CV Anugrah Mandiri, jenis galian pasir, lokasi kegiatan Aek Mandosi, Kecamatan Parmaksian; CV Tonggi Buana, jenis galian pasir, lokasi kegiatan Dusun Simangonding Tangga Batu Timur, Kecamatan Tampahan; CV GIR, jenis galian pasir dan batu sungai, lokasi kegiatan Desa Sibaruang, Kecamatan Lumban Julu; CV GIR, jenis galian pasir, lokasi kegiatan Pasar Baru, Desa Biusgu Barat, Kecamatan Parmaksian; dan Usaha Donni, jenis galian batuan, lokasi kegiatan Lumban Batu, Desa Lintong Julu, Kecamatan Lumban Julu.

Rihat menjelaskan, setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berlaku, kewenangan pemberian izin pertambangan, izin pendidikan khusus SLTA, dan izin kehutanan telah diambil alih oleh pemerintah provinsi.

“Sejak April 2015 kabupaten tidak lagi melayani penerbitan ijin dimaksud,” ujarnya.

Kepala BPPT Kabupaten Toba Samosir, Tito Siahaan mengaku mengetahui bahwa usaha galian C di Kabupaten Toba Samosir cukup banyak, tetapi tidak mengantongi izin.

“Sesungguhnya yang paling berwenang menertibkan pertambangan ilegal itu adalah Sat Pol PP dan Badan Pertambangan dan Lingkungan Hidup kabupaten yang berperan dalam mengatur masalah amdal dan tata kelola lingkungan,” terang Tito. (AP)

Foto: Salah satu aktivitas tambang galian C illegal di Desa Tangga Batu I, Jalan Siruar, Kecamatan Parmaksian. (bataktoday/ap)

News Feed