oleh

Wakil Ketua Pansus Reklame: Walikota Medan Banci

Medan, BatakToday –

Wakil Ketua Pansus Reklame DPRD Kota Medan, Herry Zulkarnain menyesalkan sikap Walikota Medan yang tidak tegas dalam menegakkan Perda Zonasi Papan Reklame yang sudah disahkan beberapa waktu lalu. Wacana pengajuan hak interpelasi menurutnya sedang berkembang di kalangan legislator DPRD Kota Medan.

‪Herry menegaskan, peraturan daerah mengatur, ada 14 ruas jalan yang tidak boleh berdiri papan reklame. Namun faktanya di lapangan, di lokasi yang sudah ditertibkan, berdiri lagi papan reklame yang baru. Herry juga menengarai terjadi tebang pilih dalam penertiban papan reklame.

Setelah ditertibkan akhir tahun 2015 lalu, baliho raksasa kembali berdiri di Jl Imam Bonjol persimpangan Jl Juanda Medan, area terlarang sesuai Perda Zonasi Papan Reklame. Foto diambil Selasa (2/2/2016) siang. (bataktoday/afr)
Setelah ditertibkan akhir tahun 2015 lalu, baliho raksasa kembali berdiri di Jl Imam Bonjol persimpangan Jl Juanda Medan, area terlarang sesuai Perda Zonasi Papan Reklame. Foto diambil Selasa (2/2/2016) siang. (bataktoday/afr)

“Kalau melihat kondisi papan reklame yang ada sekarang ini, Walikota kita bukan plin plan, tapi banci,” ujarnya ketus kepada wartawan, Rabu (2/3/2016).

Calon Ketua Partai Demokrat Kota Medan ini mengungkapkan, beredar rumor bahwa salah seorang pengurus Persatuan Perusahaan Perikalan Indonesia (PPPI) Sumut, masuk dalam kelompok pendukung Dzulmi Eldin pada Pilkada Medan 2015 lalu, sehingga penerapan Perda Zonasi Papan Reklame terlihat tebang pilih.

‪”Setiap paripurna digelar di DPRD Medan, kita terus menyuarakan agar pemimpin di Kota Medan tegas dalam mengambil tindakan. Kalau tebang pilih seperti ini, wajar saja kalau kita menduga ada yang dijanjikan Eldin kepada PPPI saat berkampanye dulu. Seharusnya, tegakkan peraturan tanpa pandang bulu. Itu baru pemimpin yang dicintai rakyatnya,” tukasnya.

Menurut Herry, wacana pengajuan hak interpelasi masalah reklame sedang berkembang di kalangan legislator DPRD Medan. Saat ini, menurut Herry, pihaknya tengah melakukan komunikasi tingkat parpol, agar wacana tersebut cepat digulirkan.

“Wajar saja anggota dewan ajukan hak interpelasi terhadap Eldin kalau begini pola dia memimpin Kota Medan,” katanya.

Untuk diketahui, pasal 37 ayat (1) UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengatur, DPRD Kabupaten/Kota dapat menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (AFR)

Foto: Wakil Ketua Pansus Reklame DPRD Kota Medan, Herry Zulkarnain. (Ist)

News Feed