WALHI-AMAN-HaRI: “Tolak Kehadiran PT. TPL di Wilayah Adat”

WALHI-AMAN-HaRI: “Tolak Kehadiran PT. TPL di Wilayah Adat”

486
Konperensi Pers Menolak Kehadiran PT TPL di Wilayah Adat, Kantor Walhi Sumut, Jalan Dr Mansyur III, Padang Bulan-Medan, Rabu 6/12/2017 (ist)

Medan, BatakToday

WALHI Sumatera Utara bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak dan Hutan Rakyat Institute (HaRI) menyatakan perlunya desakan terhadap PT. Toba Pulp Lestari (TPL) untuk meng-enclave wilayah adat yang masuk ke dalam konsesi PT. TPL. Hal ini disampaikan dalam konperensi pers yang diselenggarakan di Kantor WALHI Sumut, Jalan Dr. Mansyur III, Padang Bulan-Medan, Rabu (6/12/2017).

PT. TPL, perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang produksi pulp (bubur kertas) ini memiliki konsesi seluas 188.000 Ha, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992. Saat ini total wilayah adat yang diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 25.000 Ha, yang keseluruhannya masuk kedalam konsesi PT. TPL.

Roganda Simanjuntak dari AMAN Tano Batak menyebutkan, dari 11 wilayah adat telah diusulkan kepada pihak kementerian, baru satu wilayah adat yang dikembalikan kepada masyarakat adat, dengan dikeluarkannya wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta dari konsesi PT. TPL, pada akhir Desember 2016 lalu.

“Wilayah adat yang diusulkan oleh AMAN Tano Batak berjumlah 11, yang terdiri dari 10 komunitas adat. Wilayah adat yang diusulkan meliputi Tombak Haminjon, Pandumaan–Sipituhuta, Sitakkubak, Huta Aek Napa, Nagahulambu, Matio, Nagasaribu Siharbangan, Pargamanan–Parlilitan, Sionom Hudon Timur, Sionom Hudon Utara, Tungko Ni Solu dan Parlombuan. Sebelas wilayah adat ini merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat, merupakan sumber mata pencaharian yang didukung dengan melimpahnya sumber daya alam berupa hutan kemenyan dan sumber air yang melimpah bagi perkampungan masyarakat adat. Total luas wilayah adat yang diusulkan 25.000 Ha. Hingga hari ini baru 5.000 Ha, yaitu Pandumaan-Sipituhuta yang sudah dikeluarkan. Masih ada 20.000 Ha lagi yang harus dikeluarkan. Ini merupakan hak masyarakat adat yang harus diperjuangkan,“ ujar Roganda.

Baca berita: AMAN Tano Batak: “Mau Sukses di Tanah Batak, Presiden Jokowi Cabut…

Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Dana Prima Tarigan menambahkan, perampasan dan tumpang tindihnya konsesi PT. TPL dengan wilayah masyarakat adat menimbulkan konflik tenurial yang berkepanjangan, dan menyebabkan banyaknya masyarakat adat yang dikriminalisasi oleh PT. TPL.

“Tindakan ini tidak bisa kita biarkan, melihat wilayah adat merupakan hak masyarakat adat yang harus diperjuangkan keberadaannya. Disisi lain, upaya mediasi yang dilakukan oleh PT. TPL melalui pihak ketiga sebagai konsultan bukan merupakan solusi yang tepat mengingat hal tersebut memberi kesan bahwa pemerintah dan PT. TPL menjadikan tanah ulayat yang telah dikelola oleh masyarakat secara turun–temurun akan terus dikuasai oleh negara untuk kepentingan korporasi.

Atas dasar itu, WALHI Sumut secara tegas menolak kehadiran PT. TPL di wilayah adat dan mendesak pemerintah untuk meninjau kembali izin keberadaan konsesi PT. TPL.

“Kehadiran PT. TPL di wilayah adat harus ditolak. Kami mendesak pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap izin dan keberadaan konsesi PT. TPL. Ini merupakan solusi untuk menyelamatkan hutan yang tersisa, dan solusi atas wilayah kelola masyarakat adat yang selama ini telah menjadi korban oleh kehadiran PT. TPL,“ tegas Dana Prima.

Baca berita: “Keluarkan Segera Tanah Adat dari Konsesi TPL, Hentikan Intimidasi-Kekerasan&Kriminalisasi terhadap Masyarakat…

Sementara itu, Wina Khairina dari Hutan Rakyat Institute (HaRI) mengecam adanya upaya-upaya pihak PT. TPL untuk menghalangi masyarakat adat dalam pengusulan agar hutan adat di-enclave dari konsesi PT. TPL.

“Jangan ada lagi upaya–upaya dari PT. TPL untuk menghalangi masyarakat adat dalam mendorong usulan Hutan Adat untuk di-enclave dari konsesi PT. TPL. Berdasarkan informasi yang diterima, setelah melakukan ground check ke lapangan, sekitar 8.000 Ha sampai saat ini belum keluar SK pelepasan kembali ke masyarakat adat, karena PT. TPL terus mendorong kemitraan dengan masyarakat sebagai siasat. Kami mengecam sikap dan tindakan pihak PT. TPL yang seperti itu,” sebutnya mengecam cara-cara yang dilakukan PT. TPL.

Wina Khairina juga mengingatkan agar PT. TPL menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) dalam menghadapi Masyarakat Adat yang ada di sekitar konsesi maupun daerah operasinya.

“Selain itu, di luar dari proses pengusulan yang dilakukan teman–teman dari AMAN Tano Batak, kami mengingatkan PT. TPL agar memberikan ruang dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia bagi masyarakat adat yang ada di sekitarnya, dan benar–benar mengimplementasikannya ke dalam suatu bentuk upaya–upaya yang nyata,“ sebut Wina mengakhiri. (rel/ajvg)