oleh

Yayasan ADAB: “Langkah Maju, Jika Presiden Jokowi Hapus Ujian Nasional”

Medan, BatakToday

Sejak awal diberlakukannya, Ujian Nasional (UN) telah menjadi sorotan publik dan para pemerhati pendidikan. Menjadikan UN sebagai standar evaluasi mutu pendidikan bagi siswa yang akan melangkah ke jenjang pendidikan berikutnya, serta tujuannya untuk pemerataan mutu pendidikan, ternyata dalam pelaksanaannya jauh dari yang diharapkan.

Direktur Yayasan Komunitas Cerdas Adil Berkelanjutan (ADAB) Benardo Sinambela, S.Pd, dalam rilis yang diterima menyebutkan, pelaksanaan UN hanya akan mencetak manusia-manusia angka.

“UN hanya akan mencetak manusia-manusia angka, karena penilaian berfokus pada kemampuan kognitif. Padahal seharusnya yang juga penting menjadi salah satu aspek penilaian adalah perilaku dan psikomotorik,” terangnya.

Menurut Benardo lagi, UN juga memberi efek negatif bagi para siswa dan guru. “Siswa yang seharusnya lulus atas kerja kerasnya selama sekolah tetapi tidak lulus hanya karena ketidakmampuannya dalam menjawab soal UN di waktu akhir. Output dari UN itu hanya manusia-manusia angka. Dinyatakan lulus hanya dengan menjawab soal UN. Penilaian akhir itu harusnya adalah hasil dari secara keseluruhan nilainya di sekolah, seperti perilaku, kreativitas, psikomotorik dan lain sebagainya. Selain itu, UN akan memberi efek psikologis yang tidak baik bagi siswa. Sebagai contoh, siswa yang rajin, berperilaku baik dan sopan, tetapi pada pelaksanaan UN dia tidak bisa jawab, lalu dinyatakan tidak lulus. Kejadian yang sebaliknya justru kerap terjadi,” sebutnya.

Kemudian, guru juga sering mendapat tekanan dari para pejabat, dengan diberi target tingkat kelulusan siswa dalam UN.

Banyak sekolah, terutama sekolah negeri, yang dicekoki target oleh para pejabat di daerah,  misalnya semua siswa harus lulus UN. Guru kemudian secara terpaksa melakukan kecurangan, dengan memberi jawaban pada siswa saat UN.

“Akhirnya ini bukan lagi hal yang ditabukan, sehingga memberi efek negatif bagi siswa, tidak belajar keras lagi. Secara tidak langsung siswa diajarkan untuk berbohong. Mereka berfikir, pasti diberi kunci jawaban. Yang membuat masalah semakin besar, mereka ceritakan kepada adik-adik kelasnya, dan akan begitu seterusnya jika UN dipertahankan,” sebut Benardo.

Alat ukur untuk kemampuan siswa juga tidak bisa serta merta disamakan di seluruh daerah, terlebih di pelosok, karena mereka tidak memiliki fasilitas-fasilitas seperti di kota.

Menanggapi isu penghapusan UN yang digadang-gadang pemerintah pusat, Benardo berpendapat, itu kebijakan yang tepat dan akan kembali mendorong dunia pendidikan Indonesia untuk maju ke depannya.

“Kebijakan untuk menghapus UN adalah langkah maju pemerintahan Jokowi. Siswa dan guru tidak merasa di’teror’ dan tidak merasa frustrasi lagi dalam setiap pelaksanaan UN. Guru yang sebelumnya disalahkan, bahkan bisa berakibat pencopotan kepala sekolah, atau dimutasi, tentu bisa lebih fokus UN dihapuskan,” demikian digambarkannya.

Akhirnya, Benardo menyampaikan pandangannya tentang pendidikan di negeri ini, saat UN telah dihapuskan nantinya.

“Sudah saatnya kita menciptakan pendidikan yang modern, menyenangkan dan betul-betul mendidik. Kita berharap pemerintahan Jokowi bisa memberi warna baru bagi pendidikan kita. Saya pikir tidak semua tentang UN itu buruk. Tapi akan lebih baik jika kita terlebih dahulu memiliki standar evaluasi yang sama. Harus kita samakan dulu persepsi, bahwa pemerataan fasilitas dan sumberdaya guru di pelosok harus menjadi prioritas,”.sebut Benardo. (rel/ajvg)

News Feed