YPDT Menangkan Gugatan, PTUN Medan Batalkan Izin Usaha PT. Suri Tani Pemuka

YPDT Menangkan Gugatan, PTUN Medan Batalkan Izin Usaha PT. Suri Tani Pemuka

533
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, saat membacakan putusan perkara gugatan Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) untuk pembatalan Izin Usaha Perikanan PT. Suri Tani Pemuka, Kamis 7/12/2017 (ist)

Medan, BatakToday

Dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan mengabulkan gugatan Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) untuk pembatalan Izin Usaha Perikanan PT. Suri Tani Pemuka, yaitu perusahaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang beroperasi di perairan Danau Toba, Kamis(7/12/2017).

Demikian disampaikan Deka Saputra Saragih, Kuasa Hukum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) selaku Penggugat, setelah Majelis Hakim PTUN Medan membacakan putusan memenangkan gugatan YPDT untuk Nomor Perkara: 76/G/LH/2017/PTUN-MDN, yang dilangsungkan sejak pukul 12.45 Wib.

Thanks God! YPDT melalui Tim Litigasi memenangkan Perkara No 76”, ungkap Deka Saputra Saragih, S.H., M.H. dan langsung mengabari Tim Litigasi YPDT lainnya.

Amar putusan dalam Perkara 76 ini, intinya, mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
dan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor: 188.45/503/1106/IUP/BPPT/2015, Tentang Izin Usaha Perikanan kepada PT. Suri Tani Pemuka, tertanggal 26 Oktober 2015, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/1106/IUP/BPPT/2015 Tentang Izin Usaha Perikanan kepada PT. Suri Tani Pemuka, tertanggal 26 Oktober 2015. Majelis Hakim menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Baca berita terkait: YPDT Laporkan Perusahaan KJA atas Dugaan Pencemaran Danau Toba

Di samping putusan tersebut, Majelis Hakim juga membacakan penetapan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun, Tentang Izin Usaha Perikanan Kepada PT. Suri Tani Pemuka, dengan nomor seperti disebut di atas, tertanggal 26 Oktober 2015, hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap atau penetapan lainnya.

Dalam pembacaan putusan yang dimulai pukul 13.30 Wib, hingga pukul 14.20 Wib, Majelis Hakim juga memenangkan gugatan YPDT melalui putusan untuk Nomor Perkara: 77/G/LH/2017/PTUN-MDN.

“Perkara 77, Puji Tuhan, menang juga”, ungkap Deka Saputra Saragih lagi.

Untuk Perkara 77, Majelis Hakim memutuskan, dengan substansi yang sama dengan Perkara 66, menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor: 188.45/503/1106/IUP/BPPT/2015, Tentang Izin Usaha Perikanan kepada PT. Suri Tani Pemuka, tertanggal 26 Oktober 2015, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut SK tersebut.

Pokok gugatan dalam perkara 76 dan 77 perihal Gugatan Tata Usaha Negara yg diajukan oleh YPDT kepada PTUN Medan terhadap Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun selaku Tergugat untuk membatalkan Izin Usaha Perikanan PT. Suri Tani Pemuka.

Putusan dan penetapan dalam perkara Nomor 76 serta putusan dalam perkara Nomor 77 dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim A. Riziki Ardiansyah SH, MH, dan dihadiri oleh Pihak Penggugat (Yayasan Pencinta Danau Toba), diwakili Kuasa Hukum dan Tim Litigasi YPDT, Deka Saputra Saragih, SH, MH, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukum mereka masing-masing.

Sumber: Yayasan Pecinta Danau Toba (jm)

Editor: Arif JV Girsang